JOGJA - Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menolak desakan sejumlah kalangan menempuh upaya lobi ke pemerintah pusat sebagai buntut bakal disunatnya alokasi dana keistimewaan (danais) pada 2026 tinggal sebesar Rp 0,5 triliun atau Rp 500 miliar. Rasa enggan mengadakan lobi karena, raja Keraton Jogja merasa punya beban moral sejarah dari ayahnya Hamengku Buwono IX.
"Kalau DPR atau DPRD (yang melakukan lobi, Red) silakan. Tapi kalau saya punya beban menyampaikan negosiasi. Minta ditambah dan sebagainya," ujar HB X di kompleks Kepatihan Jogja, kemain (21/8).
Baca Juga: Kharisma Cinta HB X untuk Paskibraka DIY, Berpesan Spirit dan Semangat Pejuang Diterapkan di Medan Perang yang Berbeda
Rasa enggan melobi pusat itu bukan tanpa alasan. Secara politis, dirinya menghindari anggapan danais digelontorkan pemerintah pusat ke DIJ sebagai konversi dari peran ayahnya, HB IX semasa revolusi kemerdekaan.
"Saya tidak mau dalam pengertian politik danais itu dipersamakan pada waktu swargi (almarhum, Red) kesembilam membantu membiayai republik. Saya punya beban itu," tuturnya.
Bila melakukan lobi, dikhawatirkan malah menjadi beban moral bagi dirinya sendiri. Ada keterikatansejarah Keraton Jogja dengan Republik Indonesi. Dia mengungkapkan, bantuan Keraton Jogja kepada Republik Indonesia ikhlas dilakukan ayahnya. Semata-mata untuk membantu. Tanpa mengharapkan imbalan atau pengembalian dari pemerintah republik.
Baca Juga: Danais, Keistimewaan Warisan atau Keistimewaan Kesejahteraan
"Jangan sampai, wong dulu almarhum (HB IX, Red) membantu (Republik Indonesia) itu ikhlas kok. Jangan dikonversikan dengan anggaran danais. Ini kan beban bagi saya. Jadi saya tidak akan berkomentar apapun," tegas gubernur yang menjabat sejak 3 Oktober 1998 ini.
Dikatakan, rencana pemotongan danais telah dimasukkan sebagai bagian usulan pemerintah ke DPR. Dia tidak tahu apakah usulan tersebut akan diberlakukan atau tidak. "Ya gimana, itu kan APBN. Semua dipotong. Mau apa lagi. Terserah saja pemerintah," ucap raja yang sebelum naik takhta bergelar KGPH Mangkubumi ini.
Baca Juga: Berprestasi dalam Bidang Seni Budaya, Pemprov DIY Beri Penghargaan pada 10 Anak dan 3 Sanggar
Pengurangan danais dari pusat sudah terjadi pada 2025 ini. Bahkan beberapa anggaran lainnya juga dipotong. Tidak hanya danais. Itu juga terjadi di daerah lain. Bukan hanya dialami DIJ. "Jadi dikurangi, ya sudah. Memang kondisinya begitu. Saya yakin kalau ekonominya semakin baik akan ditambah. Bukan dikurangi," jelasnya.
Pemerintah pusat, lanjut HB X, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mempertimbangkan. Sebab, perencanaan danais sudah diajukan ke pusat sejak dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan. "Jadi perencanaan dua tahun sebelumnyam baru direalisasikan. Kami akan menyesuaikannya," ucapnya.
Desakan agar Pemprov DIJ mengadakan lobi ke pusat disuarakan kalangan parlemen. Saat rapat Badan Anggaran DPRD DIJ dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas finalisasi KUA/PPAS RAPBD 2026 DIJ, Ketua Komisi A Eko Suwanto meminta pemprov tidak tinggal diam.
Informasi dipangkasnya danais hingga tersisa tinggal Rp 500 miliar sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus disikapi serius. Eko mendesak pemprov mengirim tim khusus guna mengadakan lobi. “Penting mengupayakan lobi ke pusat. Baik ke pemerintah maupun DPR RI,” desaknya.
Baca Juga: Komisi C DPRD Kebumen Kecewa saat Sidak, Tapping Box Tak Realtime Masih Input Manual
Sikap Eko didukung Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Arif Kurniawan. Dia sepakat dengan gagasan Eko. Bila perlu lobi dilakukan pemerintah daerah bersama dewan. “Saya setuju dan mendukung gagasan Pak Eko,” ucap Arif yang juga anggota badan anggaran.
Penjabat Sekprov DIJ Aria Nugrahadi usai rapat badan anggaran enggan menanggapi desakan itu. Dia hanya tersenyum dan mengacungkan jempol. Begitu pula dengan Kepala Bapperida DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti. Dia memilih hanya melempar senyum sambil berjalan ke ruang rapat anggaran.
Terpisah, Paniradya Pati Kaistimewan DIJ Aris Eko Nugroho mengaku masih menunggu informasi resmi setelah pembahasan rapat anggaran DPR RI. Menurur dia, saat ini masih dalam proses nota keuangan. "Semoga bisa berubah lebih besar, mengingat dana keistimewaan sudah banyak dipergunakan OPD DIJ, kabupaten/kota maupun kalurahan/kelurahan," papar Aris.
Paniradya Kaistimewan DIJ selama ini menjadi OPD yang tugasnya merencanakan pelaksanaan danais. Menyikapi adanya pemotongan danais. Aris mengatakan, strateginya dengan menjalankan program prioritas. Terutama kegiatan yang rutin diselenggarakan. Misalnya penyelenggaraan akademi komunitas, Jagabara Jagamarga, penyediaan internet, beasiswa warga miskin dan lainnya. (oso/kus/laz)
Editor : Herpri Kartun