JOGJA - Kalangan akademisi menyebut pengelolaan hutan rakyat di wilayah DIY masih belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya pendampingan dari pemerintah.
Direktur Pusat Sains Lanskap Berkelanjutan Institut Pertanian Stiper Jogjakarta Agus Setyarso mengatakan, total luas hutan di DIY mencapai 66 ribu hektare. Jumlahnya didominasi hutan rakyat dengan luas 50 ribu hektare. Sementara 16 ribu hektare sisanya merupakan hutan negara.
Agus menyebut, kondisi hutan rakyat di DIY saat ini masih belum bisa dioptimalisasi. Dengan artian, belum bisa maksimal untuk menyejahterakan masyarakat karena kurangnya pengelolaan.
Kondisi itu, menurut dia, disebabkan karena kurangnya pendampingan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga berdampak pada tidak bisa optimalnya pemanfaatan berbagai komoditas yang ada di hutan rakyat.
“Hutan rakyat lebih besar kira-kira tiga kali daripada hutan negara. Masalahnya hutan rakyat sekarang kondisinya tidak terurus, karena dinas hanya mengurusi hutan negara,” beber Agus saat ditemui pada salah satu kafe di Kota Jogja Jumat (1/8).
Hutan rakyat paling banyak berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Dia menilai, pemerintah bisa menggali potensi setiap wilayah untuk mengembangkan beragam komoditas.
“Harus multikomoditas. Jadi kalau satu harga komoditas itu turun, yang lainnya bisa menutup,” katanya. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita