JOGJA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjalin kerjasama penguatan kelembagaan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kantor PP Muhammadiyah, Jogja, Kamis (31/7/2025).
Bentuk kerjasama tersebut terkait dengan pemanfaatan dana kemaslahatan yang akan menyasar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Jadi kerjasama ini setiap tahun sudah ada. Kami memanfaatkan dana kemaslahatan dari BPKH untuk kepentingan program pemberdayaan umat," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat ditemui usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Potensi Kelembagaan di Kantor PP Muhammadiyah, Jogja, Kamis (31/7/2025).
Ia menilai kerjasama tersebut merupakan pergerakan yang baik dan terprogram.
Dana kemaslahatan umat konsepnya seperti Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BPKH dan berasal dari hasil pengembangan DAU, sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
Dana tersebut digunakan untuk program-program kemaslahatan umat Islam, mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, dan sarana prasarana ibadah.
"Kami Muhammadiyah melakukannya melalui LazisMu atau lembaga amil zakat nasional yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah," tuturnya.
Program dari LazisMu bertujuan untuk meningkatkan usaha yang bersifat pemberdayaan komunitas secara ekonomi-sosial.
Selaras dengan program dari BPKH. Terutama Pelaku UMKM karena Muhammadiyah ingin mulai memberdayakan mereka.
"Ini kan unorganizer (tidak terorganisir) yang mikro kecil, memerlukan kehadiran kami," bebernya.
Ia mencontohkan banyak penjual di pasar yang sudah berumur hanya membawa lima buah kelapa untuk dijual. Bahkan mereka rela pergi pagi dengan bersepeda.
"Jelas itu memerlukan perhatian lebih," terangnya.
Program kemaslahatan lainnya adalah dari sektor pendidikan.
Walaupun anak-anak kurang mampu telah mendapatkan bantuan pendidikan dari negara.
Namun, menurutnya biaya lain diluar pendidikan juga perlu diperhatikan.
"Walaupun negara hadir, tapi lebih dari itu bukan hanya sekadar biaya sekolah. Tapi juga pemberdayaan hidup mereka di tengah masyarakat," tegasnya.
Mekanisme implementasi progran tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan dengan program internal Muhammadiyah.
Selain itu, implementasi program juga akan berbasis pada komunitas.
"Kami punya Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Ranting dan di masjid nanti terintegrasi dengan program itu," jelasnya.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa kerjasama dalam penyaluran dana kemaslahatan tersebut telah terjalin baik dengan LazisMu.
Lembaga swasta milik Muhammadiyah itu dinilai paling implementatif dari sisi penyebaran dana kemaslahatan.
"Tata kelola baik dan sangat membantu dengan berbagai macam tantangan di lapangan," ujarnya.
Ia menilai Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat islam yang besar diposisikan sebagai konstituen dari BPKH. Salah sayu konstituen terbesar dalam hal dana haji adalah di Muhammadiyah.
"Maka sangat penting bagi kami untuk berkolaborasi lebih kanjut untuk langsung menuju ke stake holder utama kami yakni calon jemaah haji dari organisasi Muhammadiyah," bebernya.
Baca Juga: Kebakaran Diduga Berasal dari Salah Satu Klinik Gigi di Jalan Kaliurang
Agenda penguatan kelembagaan ini, lanjutnya, penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, dari sisi implementasi, BPKH juga membutuhkan dukungan dari Muhammadiyah agar penyebaran program lebih optimal.
"Kami berpusat di Jakarta dan Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang perlu kami lakukan untuk kokaborasi ke depan," terangnya. (oso)
Editor : Meitika Candra Lantiva