JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bakal mendigitalisasikan pembayaran parkir. Namun untuk diterapkan secara menyeluruh bakal sulit terwujud pada tahun ini.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, sampai saat ini baru ada 10 titik parkir yang menerapkan pembayaran digital lewat Quick Response code Indonesian Standard (QRIS). Titiknya tersebar di Jalan Prof Yohanes, Urip Sumoharjo, Diponegoro, Brigjen Katamso, Mataram, Laksda Adisucipto, KH Ahmad Dahlan, Limaran, TKP Senopati dan TKP Ngabean.
Diakuinya, jumlah itu memang terbilang masih sangat sedikit. Sebab ada total 700 titik parkir resmi yang ada di Kota Jogja. Sehingga kisaran jukir yang sudah menggunakan QRIS baru sekitar 1,43 persen.
Oleh karena itu, Hasto mendorong agar Dinas Perhubungan (Dishub) segera melakukan percepatan. Lantaran digitalisasi pembayaran parkir merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kasus parkir nuthuk.
“Saya sudah minta agar dipercepat, secepat-cepatnya,” ujar Hasto saat ditemui di Balai Kota Jogja, Senin (28/7/2025) kemarin.
Meskipun akan dipercepat, Hasto mengaku pesimis penerapan parkir digital bisa diterapkan secara menyeluruh tahun ini. Sebab ada berbagai tahapan yang harus dilalui.
Namun demikian, hingga akhir tahun dia yakin penerapan pembayaran parkir digital bisa menyentuh angka 80 persen. Seiring dengan itu, pemkot juga akan melakukan penataan parkir liar.
“Sampai akhir tahun kalau 100 persen berat, 80 persen saya kira sudah bagus,” kata Hasto.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Agus Arif Nugroho menyampaikan, penerapan pembayaran parkir digital melalui proses panjang. Misalnya harus ada tahap diskusi dengan para jukir agar menyetujui program tersebut.
Arif mengaku, dalam digitalisasi pembayaran parkir di Kota Jogja pihaknya tidak akan memaksa para jukir. Namun lebih kepada pendekatan kepada para jukir untuk bersama-sama mewujudkan budaya perparkiran yang lebih baik.
Baca Juga: Sebulan di PSS Sleman, Ini Yang Dirasakan Bek Anyar Jajang Mulyana bersama Skuad Laskar Sembada
“Kami mengobrol panjang dengan jukir, mengajak berdiskusi, dan yang sepuluh (jukir dengan QRIS) itu bukan dipaksa,” katanya.
Sementara itu, salah satu jukir di kawasan Kotabaru Triwanto mengaku, tidak menolak digitalisasi pembayaran parkir. Sebab hal tersebut akan mempermudah pembayaran dari masyarakat kepada jukir atau penyedia jasa parkir.
Namun demikian, Triwanto berharap ada sosialisasi dari pemerintah kepada para jukir. Sebab selama ini dirinya juga belum pernah mengetahui secara rinci penerapan sistem tersebut.
“Kalau saya setuju-setuju saja, yang penting ada sosialisasi agar kami juga memahami,” bebernya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin