JOGJA - Permasalahan sampah yang kembali tidak optimal menjadi sorotan legislatif. Sehingga, pimpinan dewan pun mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) bisa memperkuat kerjasama dengan sektor swasta.
Ketua DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro mengatakan, harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam upaya penanganan sampah. Pasalnya Kota Jogja kini tengah menghadapi krisis sampah.
Menurut Wisnu, krisis sampah tampak dari banyaknya depo-depo yang saat ini sudah dalam kondisi hampir penuh. Hal tersebut tidak selaras dengan target pemkot yang bisa mengupayakan sampah agar tidak tertahan di depo.
“Sebelumnya pemkot menyampaikan bahwa sampah dari penggrobak langsung diangkut ke truk dan diolah, namun kini masih banyak yang tertahan di depo,” ujar Wisnu saat ditemui di kantornya, Kamis (17/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini berharap, pemkot bisa segera menangani permasalahan tersebut. Agar kemudian, Kota Jogja tidak kembali menghadapi masa darurat sampah. Lantaran dampak dari hal tersebut tentu akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan berbagai pihak.
Salah satu yang disarankan, kata Wisnu, adalah sudah saatnya pemkot mulai menggandeng sektor swasta dalam hal pengelolaan sampah. Sebab harus diakui, unit-unit pengelolaan sampah milik Pemkot Jogja juga masih belum mampu untuk menangani produksi sampah harian.
Wisnu menegaskan, dalam masa- masa krisis sampah seperti sekarang juga tidak sepatutnya untuk saling menyalahkan. Namun sudah saatnya bagi semua pihak untuk bekerjasama agar permasalahan sampah bisa teratasi.
“Karena untuk menambah insinerator juga tidak mungkin karena anggaran terbatas, sehingga yang bisa dilakukan hanya bekerja sama dengan swasta,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengakui, pemkot sampai saat ini masih belum mampu menangani 60 ton sampah per hari. Dari total produksi sampah harian di Kota Jogja sebesar 260 ton.
Hasto tidak menampik, upaya pengelolaan sampah di kondisi sekarang memang cukup sulit dilakukan. Sebab, unit pengelolaan sampah di TPA Piyungan sudah membatasi pembuangan yang berasal dari Kota Jogja.
Sementara jika menggandeng pihak swasta dari luar Kota Jogja, disebutnya, mulai banyak jasa pengelolaan sampah swasta yang berhenti beroperasi. Lantaran sudah ada regulasi yang mewajibkan standar keamanan dalam hal dampak lingkungan.
Oleh karena itu, Hasto tengah merencanakan pemilahan pada tingkat depo. Upaya tersebut akan dikemas dalam bentuk padat karya agar bisa memberdayakan masyarakat.
“Kuncinya memilah sambil mengedukasi masyarakat,” katanya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin