JOGJA - Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Jogja Dhian Novitasari menaruh perhatian cukup besar pada suksesnya program-program prioritas pembangunan di Kota Jogja. Namun ada beberapa hal yang menjadi sorotannya. Yakni terkait minimnya alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan tingginya belanja pegawai.
Dhian mengatakan, alokasi belanja daerah dari APBD Kota Jogja terbilang cukup besar. Nilainya mencapai Rp 2,18 triliun. Dengan anggaran tersebut, kinerja Pemkot Jogja yang sudah dijabarkan dalam prioritas pembangunan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) harus tercapai.
Baca Juga: Pedagang Ancam Satpol PP saat Sosialisasi di Pasar Muntilan Berakhir Dibui
Misalnya dalam upaya pemantapan kualitas sumber daya manusia. Kemudian juga pemantapan kualitas infrastruktur, lalu menciptakan tata ruang serta lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu, juga program peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Serta pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi demi optimalnya pelayanan publik.
Dalam mewujudkan beberapa hal tersebut, Pemkot Jogja sudah memiliki sebelas program strategis. Meliputi upaya mempercepat pengentasan masalah sampah, Jogja tangguh bencana, kota sehat, hijau dan berkelanjutan, kemudian penumbuhan wirausaha muda, serta bela beli produk warga.
Selain itu, juga ada program pemajuan ekonomi kreatif, modernisasi pasar tradisional, revitalisasi dan kampung wisata. Serta peningkatan ekonomi olahraga, bapak asuh keluarga miskin, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Namun dari hasil pengamatannya, Dhian menyoroti beberapa program strategis yang belum menjawab prioritas pembangunan. Khususnya dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk pengentasan ketimpangan kemiskinan, Pemkot Jogja hanya memiliki program satu keluarga miskin satu sarjana dan bapak asuh keluarga miskin.
“Pada paparan ekspose RPJMD justru pemerintah banyak memfokuskan program kepada urusan kesehatan, dan seolah mengesampingkan permasalahan kemiskinan sebagai pangkal dari masalah kesehatan,” lontar Dhian Senin (16/6).
Selain menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap isu kemiskinan, Politisi Partai Gerindra inu juga cukup memberi atensi terhadap tingginya anggaran belanja pegawai. Sebab, nilainya sudah melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD).
Baca Juga: Rayakan HUT ke-55, Astra Motor Hadirkan Promo Spesial untuk Konsumen Setia di Aplikasi Motorku X
Dhian membeberkan, dalam kesimpulan badan anggaran terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2025 sudah ditekankan bahwa prioritas alokasi harus untuk infrastruktur publik dengan prosentase 40 persen. Sementara belanja pegawai di luar tunjangan khusus maksimal hanya 30 persen.
Namun, dalam draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) 2025, justru terjadi peningkatan belanja pegawai. Angkanya mencapai Rp 853.011.530.732 atau sekitar 39,71 persen dari APBD
Oleh karena itu, sudah sewajibnya Pemkot Jogja meningkatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari kebijakan pemerintah.
“Saya berharap roh pelayanan publik yang sudah disampaikan melalui RPJMD ke RKPD benar-benar menyelesaikan PR pelayanan publik yang serius dan konkret,” beber Dhian. (*/inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita