Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Geger, Pengurus Partai Ummat DIY Bubar, Beragam Konflik Internal hingga AD/ART Diubah Sepihak Tanpa Melalui Rakernas

Agung Dwi Prakoso • Senin, 2 Juni 2025 | 23:49 WIB
Pengurus DPW dan DPD Partai Ummat DIY membuang kartu keanggotaan Partai Ummat sebagai simbol bahwa mereka membubarkan diri di salah satu rumah makan di Jogja, Senin (2/6/2025).
Pengurus DPW dan DPD Partai Ummat DIY membuang kartu keanggotaan Partai Ummat sebagai simbol bahwa mereka membubarkan diri di salah satu rumah makan di Jogja, Senin (2/6/2025).

JOGJA - Terjadi huru-hara dalam struktur kepengurusan Partai Ummat mulai dari tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hingga ranting. Hal tersebut dipicu adanya beberapa kebijakan pengurus pusat yang dinilai ngawur, imbasnya beberapa pengurus DPD membubarkan diri, salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

"Hari ini pernyataan resmi membubarkan diri, karena harapan untuk memperbaiki sudah tidak bisa," ujar Eks Sekretaris DPW Partai Ummat DIY Iriawan Argo Widodo di tengah rapat dengan para pengurus DPD Partai Ummat DIY di Jogja, Senin (2/6/2025). 

Sikap mereka untuk menyatakan pembubaran diri bukan tanpa alasan. Dinamika dalam pihak internal pengurus partai dimulai sejak adanya pengubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Ummat. Khususnya terkait ditiadakannya musyawarah melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Musnas) dalam pemilihan Ketua Umum (Ketum) saat ini kembali dijabat oleh Ridho Rahmadi. 

"DPW dan DPD se-Indonesia mengkritisi apa yang terjadi di DPP tetutama dalam Majelis Suro. Tanpa proses penyerapan aspirasi mengubah AD/ART," tuturnya. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengurus DPW Partai Ummat DIY dan DPD di lima kabupaten/kota. Mereka menduga bahwa kebijakan pengubahan AD/ART tersebut tak lain sebagai upaya menghindari laporan pertanggungjawaban dari Ketum dalam kepengurusan periode sebelumnya. 

"Karena kinerja periode sebelumnya memang banyak dikritisi," bebernya. 

Selain itu, pengubahan AD/ART juga sebagai salah satu upaya sepihak untuk memuluskan Ridho Rahmadi agar diangkat menjadi Ketum kembali. Dari total 37 DPW Partai Ummat se Indonesia, 21 di antaranya padahal menolak Ridho Rahmadi kembali menjadi Ketum, salah satunya DIY. Namun upaya tersebut gagal. 

"Kami mendengar tiba-tiba ada pengumuman, Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum) yang sudah mengakui AD/ART (baru). Maka secara legal formal kami tidak bisa menggunggat itu," jelasnya. 

SK pengesahan AD/ART tersebut terbit pada tanggal 7 Mei 2025, kemudian diserahkan ke DPP Partai Unmat pada tanggal 15 Mei 2025. Mulai dari sana, harapan para pengurus DPW dan DPD dipatahkan. Maka, hari ini mereka pun memutuskan untuk menbubarkan diri. 

"Kami sedih dan kecewa, dulu kami berjuang memperjuangkan nilai-nikai keadilan. Ternyata di dalam internal kami malah tidak ada keadilan," tandasnya. 

Sebelum AD/ART disahkan, berbagai upaya telah ditempuh para pengurus DPW dan DPD untuk mengupayakan agar AD/ART tetap menggunakan yang lama. Salah satunya adalah beberapa perwakilan melakukan audiensi dengan Pendiri Partai Ummat, Amien Rais. 

"Pak Amien sendiri secara langsung menyatakan bahwa perubahan (AD/ART) itu tidak benar karena tidak melalui Rakernas," terangnya. 

Bahkan dalam forum audiensi tersebut dengan disaksikan oleh para perwakilan, Amien Rais menyatakan perubahan AD/ART harus melalui Rakernas. Namun kenyataanya, AD/ART tetap disahkan secara sepihak tanpa melalui Rakernas. 

"Kami bahkan merencanakan mengadakan rakernas tanpa persetujuan Ketum namun batal karena keterbatasan biaya," jelasnya. 

Eks Wakil Ketua Umum DPP Partai Ummat Nazaruddin menambahkan keputusan pembubaran pengurus DPP pada Manjelis Syuro terakhir menyalahi aturan dalam AD/ART. Dampaknya, terdapat kekosongan kepengurudan di seluruh Indonesia. 

Baca Juga: Luis Enrique dan Pep Guardiola: Duo Jebolan Barcelona Spesialis Treble Winner

"Makanya itu keputudan ngawur," tandasnya. 

Sebagai bagian dari pengurus partai, ia menanggung malu karena spirit dari Partai Ummat malah dilanggar oleh Ketum yang merupakan menantu dari Amien Rais itu. Bahkan, kritik yang selalu vokal disampaikan kepada pemerintah malah terjadi di dalam internal partai. 

"Pimpinan kami kalau mengkritik terkait Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) vokal sekali. Tapi apa yang dia kritik malah dilakukan," tegasnya, 

Selain DPW DIY, beberapa pengurus di daerah lain juga satu per satu membubar diri. Mulai dari Lampung, Jawa Timur (Jatim), Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Riau, Jambi dan sebagainya. Total ada 21 DPW yang kontra dengan kebijakan DPP. 

"Jawa Barat dan Jawa Timur itu terpecah menjadi dua kubu," terangnya. (oso) 

Editor : Iwa Ikhwanudin
#Amien Rais #menantu amien rais #Partai Ummat #pengurus partai #membubarkan diri #Arogansi #Pengurus Partai Ummat