RADAR JOGJA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadia bakal membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar DIJ, hari ini (18/5). Pembukaan musda berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Depok, Sleman, mulai pukul 13.00. Dilanjutkan sidang-sidang di Hotel New Shapir Jalan Adisutjipto, Gondokusuman, Jogja.
Bersamaan musda, partai berlambang pohon beringin itu juga memiliki agenda utama. Memilih dan menetapkan ketua DPD Partai Golkar DIJ masa bakti 2025-2030. Terkait dengan itu, telah dibuka secara resmi pendaftaran calon ketua DPD.
Baca Juga: Peringati Hari Menggambar Nasional, 56 Perupa Pamerkan 75 Karya di Museum Wahanantara Keraton Jogja
Ketua Pengarah Musda XI DPD Partai Golkar DIJ Ikhwan Setiawan mengatakan, pendaftaran bakal calon ketua dibuka sejak pukul 08.00 kemarin (17/5) hingga hari ini (18/5) pukul 09.00. Sekretariat pendaftaran berlangsung di kantor partai Jalan Soedirman No. 38 Jogja. “Kami membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin mendaftar,” ujar Ihwan kemarin (17/5).
Menurut Ihwan, bakal calon dinyatakan sah bila memenuhi sejumlah syarat. Antara lain aktif menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut dan tidak menjadi anggota partai lain. Dinyatakan lulus pendidikan dan latihan kader Partai Golkar. Didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan.
Baca Juga: Di Tengah Gempuran Teknologi Digital, Buku Atlas Masih Banyak Diminati Siswa SD dan SMP
Musda XI Partai Golkar DIJ bertema “Membangun Soliditas Kader Bersama Rakyat Membangun Indonesia Maju”. Musda akan dihadiri sedikitnya 1.000 kader dan simpatisan partai. “Itu menunjukkan Partai Golkar DIJ tetap solid bersama rakyat," tegasnya.
Selain memilih dan menetapkan ketua DPD, agenda lainnya antara lain menetapkan program kerja DPD Partai Golkar DIJ masa bakti 2025-2030 dan menilai pertanggungjawaban DPD Partai Golkar DIJ masa bakti 2020-2025.
Baca Juga: Hasil RUPST BSI, Ketua PP Muhammadiyah Jadi Komisaris Utama dan Tetapkan Dividen Total Rp1,05 Triliun
Tentang bursa calon ketua, sejumlah sumber menginformasikan tidak akan ada pemilihan sebagai musda pada awal-awal reformasi yang penuh dinamika. Ada kans besar pemilihan dilakukan dengan cara aklamasi. “Muncul calon tunggal,” bisik seorang sumber.
Satu-satunya calon yang tampil adalah Singgih Januratmoko. Saat ini dia menjabat anggota Komisi VI DPR RI. Janu merupakan anggota DPR RI dari Partai Golkar mewakili Dapil Jawa Tengah V meliputi Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo dan Kota Surakarta. Janu, sapaan akrabnya, menamatkan pendidikan SD. SMP dan SMA di Kota Jogja.
Baca Juga: Golkar Tegaskan Siap Dukung Ridwan Kamil dalam Proses Hukum Kasus Bank BJB
Dia merupakan alumni Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Pria kelahiran 7 Januari 1976 dikenal sebagai pemilik sejumlah Toserba Pasar Raya Janu Putra yang tersebar di Klaten dan Sleman.
“Sampai tadi malam baru ada satu pendaftar, Pak Januratmoko. Beliau sudah mengantongi enam dukungan lebih dari separo pemilik suara dalam musda,” cerita sumber itu. Adapun pemilik suara musda, antara lain, lima DPD kabupaten/kota, DPP, ormas yang mendirikan dan dirikan serta organisasi sayap partai AMPG dan KPPG.
Baca Juga: Mengunjungi Salah Satu Top 10 Destinasi Wisata Jateng, Pantai Menganti. Nikmati Panorama Pantai Berselimut Bukit Kapur
Mulusnya langkah Janu itu karena hampir dipastikan Gandung Pardiman yang menjabat ketua DPD Partai Golkar DIJ masa jabatan 2020-2025 tidak lagi mencalonkan diri. Selain pertimbangan keluarga, faktor usia yang telah memasuki usia 72 tahun menjadi alasan.
Gandung juga telah menjabat selama tiga periode. Gandung menjadi ketua DPD Partai Golkar DIJ mulai 2004-2009 dan 2009-2014 serta 2020-2025. Rekor terlama setelah reformasi usai Golkar berubah dari organisasi sosial politik (orsospol) menjadi partai politik.
Baca Juga: Mengulik Karier Politiknya Dedi Mulyadi Hingga Keputusan Tinggalkan Partai Golkar: Apa Yang Terjadi?
Tiga periode Gandung itu sama dengan masa jabatan KGPH Mangkubumi yang menjadi ketua DPD Golkar DIJ periode 1982-1988 dan 1988-1993. Kemudian masa bakti 1993-1998. KGPH Mangkubumi kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono X pada 7 Maret 1989.
Selanjutnya menjabat gubernur DIJ sejak 3 Oktober 1998 hingga sekarang. HB X tidak lagi aktif di Partai Golkar sejak lahir UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ yang mengharuskan tidak aktif di partai politik manapun. (kus/laz)