JOGJA - Pemprov DIY memberikan atensi terhadap polemik pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY mengimbau bagi sekolah yang mengalami kendala untuk melaporkan dan berdialog.
"Tidak boleh saling menyalahkan dan berbenah perbaiki mekanismenya," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono saat ditemui di kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (6/5).
Menurutnya, apabila ada permasalahan makanan basi dan sebagainya, maka teknis waktu memasak dengan pendistribusian harus dievaluasi secara bersama. Selain itu, ia memastikan tugas pokok guru adalah mengajar.
Terkait pendistribusian MBG merupakan tambahan yang tidak boleh mengganggu tugas pokoknya. "Tugas guru dari awal murni mengajar. Apabila ada tambahan, mestinya ada tugas sekretariat yang membantu," bebernya.
Adanya manajemen kerja itu agar tidak membebani guru dari tugas pokok mengajar. Tugas guru, lanjutnya, sekadar memastikan distribusi MBG ke siswa telah cukup dan berjalan baik. Tugas tersebut seharusnya bukan menjadi suatu persoalan.
Menurutnya, apabila ditemukan kasus makanan kurang layak atau basi harus dilakukan evaluasi ke semua komponen. Kejadian itu tentu akan menjadi bahan evaluasi karena saat ini masih dalam tahap uji coba, mesti banyak hak yang perlu dievaluasi.
Kepala Disdikpora DIY Suhirman mengatakan telah melakukan pertemuan bersama SMKN 4 Jogja dan penyedia MBG, kemarin (6/5). Hal itu agar kekurangan pelaksanaan MBG bisa dilengkapi bersama, supaya MBG di SMKN 4 Jogja berjalan dengan baik.
Tenaga bantuan di sekolah dinilai memang diperlukan. Terlebih sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. Pendistribusian MBG memerlukan waktu yang relatif lama hingga sampai pengembalian tempat atau wadah makan.
"Karena tiap hari (mengurusi) mungkin, tapi kami sudah sampaikan ke kepala sekolah untuk mengondisikan," jelasnya.
Pertemuan itu membahas tentang perbaikan dan manajemen kerja para pegawai di sekolah itu. Harapannya didukung dengan pendistribusian MBG yang tepat seperti waktu yang dijadwalkan sekolah. "Hambatan sekolah lain relatif kecil-kecil dan bisa disikapi," terangnya.
Selain guru, setiap sekolah mempunyai pegawai atau tenaga lain. Itu bisa dimaksimalkan untuk membantu pendistribusian. Jika tidak, solusi seperti membuat jadwal piket juga dimungkinkan. Sehingga tidak setiap hari orang yang mengurusi itu-itu saja.
"Sekolah kan sudah diberi MBG, seharusnya sekolah juga mengimbangi untuk pelaksanaan ini," jelasnya.
Ia mengimbau apabila ada sekolah yang mempunyai kendala atau permasalahan terkait pendistribusian MBG bisa koordinasi dengan disdikpora. Nanti dari disdikpora akan melakukan dialog bersama pihak penyedia MBG. "Ini kan program pemerintah, jadi kami harus menjembatani hal ini," tandasnya. (oso/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita