JOGJA - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) beberapa sekolah di DIY tidak berjalan mulus.
Bahkan salah satu sekolah menginginkan MBG dialihkan untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM).
"Di tempat kami masih jalan, belum pernah berhenti. Namun kadangkala malah kami yang minta pending karena ada kegiatan sekolah atau siswa KBM daring," ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Jogja Widiatmoko Hermbimi saat dikonfirmasi Senin (5/5/2025).
Selama pelaksanaan, beberapa kali ditemui permasalahan terkait distribusi MBG. Contohnya, adanya ulat pada sayur atau nasi saat dihidangkan ke siswa.
Selain itu kelengkapan lauk dan menu juga beberapa kali tidak lengkap.
"Memang tidak banyak dan sering. Baru aja kok itu, ada ulat sekitar dua hari lalu," tuturnya.
Jika ditemui kejadian demikian, pihak sekolah kemudian mengganti makanan dan melaporkan peristiwanya kepada pihak penyedia.
Menurutnya, karena produksi banyak, hal semacam itu dimungkinkan terjadi. Adanya ulat tak hanya satu atau dua kali didapati.
"Sekitar 6-7 kali kalau tidak salah," ungkapnya.
Di momentum pergantian tahun ajaran baru, ia ingin MBG dihentikan. Ini didasarkan pada banyak guru atau karyawan sekolah yang terbebani dengan tambahan kerja untuk mempersiapkan program itu.
"Karyawan yang harusnya nyelesaikan tugas kantor, akhirnya nunggu (proses MBG selesai) dan tugas malah mundur," terangnya.
Kecuali, lanjutnya, dari pengelola MBG ada tim khusus untuk menyiapkan pendistribusian ke siswa-siswa.
Kendala di lapangan, guru atau karyawan sekolah sering kehabisan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, karena memastikan seluruh siswa mendapatkan jatah MBG.
"Kami kan sudah menjadi sekolah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jadi banyak yang ngeluh gara-gara MBG omzet pada turun (khususnya usaha tata boga)," jelasnya.
Ia menilai MBG lebih efektif diselenggarakan di sekolah-sekolah teknik yang tidak ada jurusan tata boga. Para siswa di sekolah itu ada yang suka dengan MBG, ada juga yang tidak. Bahkan tidak mau karena trauma.
"Trauma pas dia makan ada ulatnya. Jadi sampai sekarang tidak mau," terangnya.
Melihat dinamika MBG di sekolahnya, ia mempunyai pandangan program MBG lebih efektif dialihkan pada program peningkatan sarpras sekolah. Seperti penambahan AC atau kipas angin agar KBM berjalan dengan nyaman.
"Misal satu porsi Rp 10 ribu, siswa 1.200 kan sehari anggarannya sekitar Rp 12 juta," tandasnya.
Terpisah, Kepala Dindikpora DIY Suhirman mengatakan keluhan-keluhan karyawan atau guru sekolah terkait teknis pelaksanaan MBG memang belum ada laporan resmi. Namun pihaknya tetap mendukung adanya MBG karena merupakan program nasional.
"Untuk (teknis distribusi MBG) itu kan bisa disiasati. Coba nanti kami klarifikasi ke pihak sekolah," tandasnya.
Wewenang pelaksanaan MBG diadakan atau ditiadakan sepenuhnya dari pusat. Pihaknya hanya ikut membantu menyediakan data siswa penerima manfaat MBG.
Diketahui penerimaan MBG beberapa sekolah di bawah naungan SPPG Kotagede juga terhenti. Karena wewenang terpusat, Dindikpora juga tidak bisa bertindak terkait permasalahan itu.
"Itu nanti tergantung sana (pusat). Kalau kami tidak bisa intervensi ke sana, karena juga tergantung kesiapan SPPG-nya," jelas Suhirman. (oso/laz)
Editor : Winda Atika Ira Puspita