JOGJA - Pembangunan Knowledge Management (KM) system kini tengah digenjot di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo pun berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah kepemimpinannya tidak egois. Sehingga sistem tersebut benar-benar dapat terbentuk.
Hasto mengatakan, sumber daya manusia dalam sebuah instansi seperti pemerintahan sejatinya sudah memiliki banyak disiplin ilmu dan pengalaman. Namun ketika dihadapkan dengan sebuah kondisi yang mengharuskan kerjasama, terkadang para ASN masih memiliki egoisme yang tinggi. Sehingga KM system pun gagal terbentuk.
Oleh karena itu, dia meminta agar ada semua ASN di Pemkot Jogja memahami terlebih dahulu tentang nilai-nilai dasar ASN. Yakni melalui penjabaran ASN Berakhlak yang memiliki arti Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Kalau nilai dasar itu sudah bagus, saya pikir proses knowledge management dan corporate university akan bagus,” ujar Hasto, Rabu (30/4/2025).
Orang nomor satu di Kota Jogja itu menyebut, nilai dasar sesuai jargon ASN Berakhlak dan Berdampak memang menjadi unsur penting dalam membangun institusi. Sekaligus merupakan bentuk upaya membangun visi bersama membangun organisasi.
Melalui jargon itu pula, Hasto juga menuntut agar ASN Pemkot Jogja bisa berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Bahkan diibaratkan ASN itu harus menjadi hamba Tuhan dan menempatkan diri serendah-rendahnya.
“Harus bersabar dalam keadaan sulit dan menderita hanya karena melayani masyarakat,” pesan Hasto.
Dari sisi akuntabilitas, mantan Bupati Kulonprogo periode 2011-2019 itu juga meminta agar karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, integritas tinggi dan cermat juga harus dibangun. Kemudian juga wajib menambah keterampilan hardskill maupun softskill.
“Knowledge Management jadi wadah untuk itu,” kata Hasto.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja Dedi Budiono menyampaikan, KM system tidak akan bisa lahir tanpa dukungan dinas masing-masing. Sehingga memang perlu kerjasama antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pembangunan KM system dapat dimulai dari pengetahuan pimpinan OPD tentang manajemen yang melahirkan skill. Lalu kemudian diaktualisasikan dengan proses membangun manajemen pada OPD masing-masing.
“Knowledge management di level kota ini nantinya akan diintegrasikan dengan corporate university yang sudah terlebih dahulu di bangun,” terang Budi. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin