JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Isitmewa Yogyakarta (DIY) belum memberikan kepastian terkait dengan eksekusi penataan Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA).
Mulai dari waktu penataan hingga tempat relokasi belum juga diputuskan.
"Kami masih melakukan dialog-dialog supaya menjadi keputusan terbaik bagi semua pihak," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jogja, Senin (28/4/2025 ).
Saat ditemui, Beny keluar bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Chrestina Erni Widyastuti dari Gedhong Wilis menuju kantor Sekprov.
Sebelumnya, Kepala UPT Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Agnes Dhiany Indria Sari juga keluar dari ruangan yang sama.
Pertemuan tersebut salah satunya membahas kaitannya dengan penataaan TKP ABA.
Biasanya, Gedhong Wilis merupakan ruangan untuk pertemuan bersama Gubernur DIY Hamengku Buwono X.
"Kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota karena itu wilayahnya kami juga punya atasan memohon arahan dan berkonsultasi dengan pak Gubernur," tuturnya.
Menurutnya dinamika dalam penataan TKP ABA pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari.
Setelah koordinasi yang dilakukan di Kompleks Kepatihan tersebut, Erni ditugaskan untuk melakukan dialog dengan pihak pengelola TKP ABA.
"Hari ini juga kami akan dialog (melalui) Kepala Dishub dengan pengelola (TKP ABA), kami bicara baik-baik dan tidak perlu demo lah," terangnya.
Ia menegaskan bahwa rencana penataan TKP ABA beserta relokasi penghuninya dipastikan tetap dilakukan.
Hal itu diklaim sebagai salah satu dukungan untuk kawasan sumbu filososi.
"Kami harus siapkan mereka akan ditempatkan di mana," bebernya.
Saat ditanyai mengenai kapan tanggal pasti rencana penataan awal, Beny enggan memberitahukannya.
Namun ia memastikan rencana-rencana kedepan sudah dikantongi oleh Dishub DIY.
"Pastinya ora tak kasih tau sekarang, kami sudah ada Plan A, Plan B," katanya.
Ia juga mengatakan belum pastinya eksekusi awal penataan TKP ABA juga dikarenakan belum diberikannya data penghuni TKP ABA yang konkret.
Dikatakan, data tersebut sebagai dasar acuan melakukan pemetaan terhadap Juru Parkir (Jukir) dan pedagang.
"Data itu sangat penting, tapi sampai sekarang data (riil) itu kami minta juga belum diberi," jelasnya.
Riil yang dimaksud mereka adalah terkait data jumlah sekaligus nama-nama penghuni TKP ABA yang hingga kini belum diberikan.
Pihak Pemprov akan mulai melakukan pemetaan ketika data tersebut telah diberikan.
"Kami sepakat data dulu, selanjutnya kami bisa melakukan pemetaan, banyak alternatif (lokasi) yang bisa digunakan," terangnya.
Baca Juga: Demi Kurangi Sampah, Disdikpora Kota Jogja Agendakan Bersih-Bersih Sekolah Tiap Jumat Wage
Terpisah, Pengelola TKP ABA Doni Rulianto mengatakan setelah kontrak pengelolaan TKP ABA selesai per hari ini belum ada komunikasi lanjut dengan Dishub DIY.
Rencana dan agenda pertemuan juga belum dijadwalkan.
"Sampai sore hari ini belum ada kabar dan info untuk pertemuan dengan Dishub," ujarnya.
Terkait data penghuni TKP ABA, pihaknya telah mengantongi jumlah terbaru jukir dan pedagang.
Sebelumnya, ia juga telah menyerahkan data tersebut sewaktu perpindahan kewenangan dari Pemkot Jogja ke Pemprov DIY.
"Tapi dulu hanya yang pedagang, untuk yang jukir belum," bebernya.
Data terbaru yang ia kantongi, total jukir ada 95.
Selanjutnya total pedagang secara keseluruhan ada sejumlah 247 pedagang.
Mulai dari kios, lapak dan pedagang kaki lima (PKL).
"Data memang belum kami serahkan, karena selama ini audiensi belum ada solusi yang jelas."
"Kami inginnya relokasi serentak (semua penghuni)," jelasnya.
Ia menginginkan seluruh data terbaru penghuni TKP ABA bisa bersama-sama bergeser.
Artinya seluruh pedagang dan jukir mendapatkan tempat dan terakomodasi. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin