JOGJA - Warga terdampak penataan Stasiun Lempuyangan, Jogja melakukan audiensi dengan anggota dewan di Gedung DPRD Kota Jogja, Jumat (25/4/2025).
Informasi besaran kompensasi telah diterima warga, namun sementara mereka masih menolak adanya penggusuran hingga ada audiensi bersama dengan pihak Keraton Jogja.
"Mereka berdasar mendapat surat palilah Keraton Jogja, padahal palilah itu kan tidak menyebutkan harus melakukan pengusiran warga," ujar Ketua RW 01 Kelurahan Bausasran Anton Handriutomo saat ditemui pasca audiensi.
Kedatangan mereka ke Gedung DPRD Kota Jogja juga untuk melaporkan adanya arogansi dari PT KAI atas rencana penggusuran tersebut.
Ia menilai langkah PT KAI semakin jauh, padahal audiensi warga dengan Keraton Jogja belum selesai.
Hal itu didasarkan atas adanya rencana pengukuran oleh petugas PT KAI di rumah warga.
"Sultan selaku Gubernur dan Raja Jogja mengatakan masalah warga dengan PT KAI akan dimediasi oleh Gusti Mangkubumi, namun sampai dengan hari ini (setelah pertemuan pertama) belum ada audiensi lagi," tuturnya.
Pengukuran tersebut dilakukan untuk menentukan besaran dana kompensasi.
Bangunan yang akan diukur nanti merupakan bangunan di luar bangunan utama atau tambahan.
Informasi yang ia dapat, bangunan dengan batu bata besarannya Rp 250 ribu per meter persegi, semi permananen Rp 200 ribu per meter persegi.
"Mereka juga akan menyiapkan untuk transportasi seperti truk tambahan."
"Ketika saya tanya pindah ke mana? Mereka tidak bisa menjawab," jelasnya.
Minggu depan ia juga akan melakukan audiensi dengan DPRD DIY.
Sampai saat ini statement warga jelas bahwa mereka ingin mengurus kekancingan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang mereka kantongi.
Dua perwakilan PT KAI mendatangi rumah Anton, selaku Ketua RW pada Kamis, (24/4/2025) sore.
Mereka menginformasikan akan ada sosialisasi di Kantor Kelurahan Bausasran pada Rabu (30/4/2025).
"Mayoritas warga berkehendak gitu (tidak hadir dalam sosialisasi) sebelum ada audiensi dengan Keraton Jogja, tapi nanti keputusannya saya akan koordinasi dulu," terangnya.
Ketua DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro yang juga ikut dalam audiensi mengatakan tindak lanjut permasalahan warga dengan PT KAI akan dilakukan oleh Komisi A.
Rencananya dewan akan dilakukan pemanggilan dari PT KAI dan sidak ke lapangan.
"Prinsipnya kami usahakan yang terbaik buat masyarakat terdampak," ujarnya.
Ia menyampaikan keinginan dari warga yakni segala sesuatu dilakukan dengan musyawarah.
Pihak PT KAI juga diimbau untuk tidak melakukan hal hal yang bersifat arogan dan mau menang sendiri.
"Selama ini yang dialami warga informasinya seperti itu."
"Kalau akan dilakukan penataan ya harus dengan musyawarah," tuturnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Indaruwanto Eko Cahyono merencanakan akan menggelar rapat komisi dengan internal untuk menentukan langkah mulai Senin (28/4/2025).
Ia juga akan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) untuk menemukan solusi.
Hal itu karena Dispertaru diberikan kepercayaan oleh Panitikismo untuk menginventarisasi sultanaat ground (SG).
"Kami akan sidak ke lapangan, apapun hasilnya yang penting ketemu jalan tengahnya, jangan sampai merugikan salah satu pihak terutama masyarakat," tegasnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin