JOGJA - Libur Nasional Jumat Agung dan Paskah tahun ini menjadi udara segar bagi pelaku usaha hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pasalnya okupansi hotel saat libur lebaran tak bisa mencapai target yang telah ditentukan.
"Alhamdulillah dua hari Jumat-Sabtu ini berkah bagi kami," ujar Ketua Perhimpunana Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).
Selama dua hari tersebut, pihaknya telah mencatat rata-rata okupansi hotel di seluruh DIY sebesar 55 persen. Libur nasional untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah dinilai menjadi faktor naiknya okupansi tersebut.
"Ini masih ada potensi naik lagi," tuturnya.
Libur lebaran tahun ini, capaian okupansi hotel di DIY jauh dari target yang ditentukan yakni sekitar 50-60 persen. Padahal target yang diharapkan bisa mencapai 80 persen. Salah satu faktor menurunnya okupansi di antarannya banyak wisatawan menginap di penginapan yang relatif lebih murah.
"Mungkin kost harian, homestay itu malah ramai kemarin. Yang murah bagi tamu karena tidak kena pajak dan izin-izin," terangnya.
Namun ia mengatakan dengan kondisi seperti itu, hingga saat ini pihaknya masih bisa menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan hotel. Mereka saat ini tidak bisa hanya mengandalkan kerjasama dengan pemerintah.
"Belum ada kerjasama spesifik, Pemprov DIY juga bingung," jelasnya.
Para pelaku usaha hotel dan restoran tetap melakukan promosi secara mandiri dengan agenda Table Top Guyub Sesarengan dalam waktu dekat ini. Adanya efisiensi anggaran menjadi dasar mereka tidak hanya mengandalkan kerja sama dengan pemerintah.
"Sementara kami butuh hidup maka dengan langkah mandiri kami tetap berupaya bertahan," tandasnya.
Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi membenarkan banyak wisatawan saat libur lebaran memilih menginap di penginapan yang relatif lebih murah. Menurutnya, kemampuan ekonomi warga Indonesia relatif menurun.
"Mulai dari Rp 150 ribuan satu kamar, itu ternyata penuh dan menjadi pilihan," ujarnya.
Melihat hal itu, ia mempunyai wacana agar kos dan penginapan kecil dapat diatur dalam pengaturan khusus terkait izin dan sebagainya. Kewenangan tersebut berada di Kabupaten/kota.
"Supaya bisa memberikan dampak terkait perpajakan di kabupaten/kota," tuturnya.
Menurutnya, menurunnya okupansi hotel saat lebaran kemarin karena mayoritas orang yang berkunjung ke DIY merupakan pemudik. Mereka cenderung akan menginap di rumah-rumah keluarga atau orangtua dan memilih yang lebih murah karena tujuannya bukan berlibur. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin