JOGJA - DPRD Kota Jogja melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyertaan Modal mendorong agar PT. BPR Bank Jogja terus berbenah. Hal tersebut dinilai penting, agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja itu tidak lagi tersandung kasus hukum.
Ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal DPRD Kota Jogja Munazar mengatakan, Bank Jogja memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah. Sehingga bank daerah tersebut perlu untuk terus berkembang. Baik itu dari sisi bisnis maupun pelayanan.
Namun lebih dari itu, legislatif juga memberi peringatan agar kasus kredit fiktif yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Oleh karenanya, Munazar menekankan tentang pentingnya pengawasan yang ketat. Khususnya terhadap tata kelola kredit agar kepercayaan publik terhadap Bank Jogja bisa terus terjaga.
Sebagaimana diketahui, Bank Jogja memang pernah tersandung kasus hukum pada tahun 2023 lalu. Kala itu, manajemen Bank Jogja melakukan kredit fiktif dengan memanipulasi data kreditur dan berdampak pada kerugian sebesar Rp. 1,5 miliar.
“Jangan sampai ada kasus kredit fiktif lagi yang bisa mencoreng nama baik bank dan pemerintah daerah,” ujar Munazar, Senin (14/4/2025).
Politisi Partai Golkar itu juga mendorong, agar Bank Jogja bisa tumbuh dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Khususnya dalam aspek digitalisasi.
Menurut Munazar, digitalisasi dapat meningkatkan pelayanan perbankan karena semakin mudah diakses masyarakat. Kemudian layanan berbasis teknologi termasuk seperti QRIS dan transfer online juga harus menjadi prioritas. Sehingga transaksi lebih efisien dan kompetitif.
Disamping itu, legislatif juga menyoroti pentingnya peran Bank Jogja dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upayanya dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan akses kredit.
Munazar menyebut, dengan kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha harapannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Disisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus menjadi fokus agar Bank Jogja mampu beradaptasi dengan tantangan industri keuangan yang kian dinamis.
Selain aspek penguatan bisnis dan layanan, strategi promosi yang lebih agresif juga diperlukan. Sehingga Bank Jogja semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jogja itu menilai, penyertaan modal dari pemerintah yang diberikan kepada Bank Jogja harus benar-benar diterapkan dengan strategi yang jelas. Agar kehadiran Bank Jogja benar-benar berdampak pada pembangunan daerah maupun masyarakat.
“Melalui berbagai langkah ini, diharapkan kinerja Bank Jogja semakin optimal dan mampu meningkatkan dividen bagi pemerintah daerah, sehingga berdampak pada PAD,” terang Munazar.
Sebelumnya, Direktur Operasional dan Bisnis pada PT. BPR Bank Jogja Heri Susanto mengaku, siap menjalankan visi dan misi Bank Jogja melalui berbagai program prioritas. Salah satunya fokus pengembangan UMKM agar naik kelas.
Kemudian juga memberikan pelayanan optimal kepada nasabah, serta menciptakan manfaat yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan. Termasuk pemilik, pengurus, pengelola, nasabah, dan masyarakat.
“Kami akan memaksimalkan digital banking, mengevaluasi dan meningkatkan aplikasi perbankan, serta menambah layanan baru guna meningkatkan peran Bank Jogja dalam pembangunan Kota Jogja,” terang Heri saat pelantikannya beberapa waktu lalu. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin