JOGJA - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menyebut pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp 320 miliar untuk bantuan sosial (bansos) yang menyasar langsung masyarakat DIY hingga akhir Februari 2025. Bantuan yang diberikan, antara lain, berbentuk program bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan program yatim atensi (YAPI).
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta mengatakan, BPNT di DIY telah terealisasi sebesar Rp 178,19 miliar untuk 296.989 peserta. Selanjutnya, bantuan PKH telah terealisasi Rp 143,18 miliar untuk 185.050 peserta. "Untuk realisasi program YAPI jumlahnya Rp 8,2 miliar untuk 11.148 peserta," ujarnya Jumat (11/4).
Dia menerangkan, APBN tahun 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY sesuai arah kebijakan yang ditujukan. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Termasuk untuk program-program pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting. “Serta alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas di DIY,” katanya.
Dalam upaya penghapusan kemiskinan, kata Agung, pemerintah mengalokasikan Rp 25,39 miliar melalui belanja pemerintah pusat (BPP) dan pendukung penghapusan kemiskinan melalui transfer ke daerah (TKD), dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 31,37 miliar, DAK non fisik Rp 8,43 miliar, dan dana desa Rp 35,80 miliar.
"Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp 3,28 miliar dan melalui TKD Rp 385,69 miliar,” jelasnya.
Sementara untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas, pemerintah mengalokasikan Rp 1,53 triliun untuk bidang kesehatan serta dukungan dari TKD berupa dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan dengan alokasi Rp 112,79 miliar. Kemudian dari DAK fisik bidang kesehatan Rp 78,25 miliar dan DAK non fisik dengan alokasi Rp 162,02 miliar.
Untuk bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp 778,78 miliar melalui BPP dan dukungan TKD berupa DAU bidang pendidikan dengan alokasi Rp 242,25 miliar. “Dari DAK fisik bidang pendidikan alokasi Rp 68,00 miliar dan DAK non fisik alokasi Rp 1,78 triliun,” ungkap Agung.
Sementara itu, pendapatan dan hibah regional DIY tercatat Rp 1,24 triliun pada akhir Februari 2025. Secara nominal, pajak penghasilan (PPh) sektor nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar penerimaan dalam negeri.
“Kontribusi penerimaan dari jasa layanan rumah sakit dan pendidikan satker BLU diperkirakan akan terus meningkat. Ini sejalan dengan upaya konsisten inovasi dan perbaikan layanan,” ucapnya.
Dia menyebut, meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap on track. Agung menuturkan, APBN akan terus menjadi instrumen penting untuk menjaga kinerja perekonomian.
"APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. (tyo/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita