JOGJA - Usulan lahan seluas lima hektare yang akan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat (SR) belum disetujui oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pembangunan gedung SR di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY yang terletak di Gilangharjo, Pandak, Bantul ditargetkan selesai Juli 2025.
"Kami masih menunggu yang verifikasi dari pusat. Tapi nanti launching di bulan Juli, itu kan diharapkan usulannya sudah ada gedung, sudah ada asrama," ujar Kelala Dinsos DIY Endang Patmintarsih saat dikonfirmasi, Selasa (8/4/2025).
Usulan lahan tersebut muncul setelah pemerintah pusat mencanangkan program SR di setiap daerah di Indonesia dan meminta Dinsos menyediakan lahan. Luas lahan yang diminta minimal 5 hektare dan bukan tanah sengketa. Dinsos DIY kemudian mengusulkan lahan kosong milik Pemprov yang berada di Bantul untuk didirikan SR.
"Nanti ada tim pusat yang akan memverifikasi ke daerah," tuturnya.
Verifikasi yang akan dilakukan di antaranya terkait layak dan tidaknya lahan tersebut untuk dibangun SR. Setelah verifikasi selesai, pembangunan fisik akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PU-PESDM) untuk melakukan pengukuran dan rencana pembangunan lainnya.
"Kami mengusulkan SR-nya yang jenjang SMA di tingkat provinsi, nanti kabupaten/kota akan mengusulkan untuk jenjang SD dan SMP, gitu," bebernya.
Pengadaan kepala sekolah hingga guru yang akan bekerja di SR sepenuhnya merupakan wewenang dari Kemensos. Bahkan verifikasi calon murid juga di bawah wewenang Kemensos. Dinsos DIY dalam hal ini membantu persiapan dan menyediakan pegawai pamong SR.
"Jadi memang ini langsung pusat yang meng-handle semuanya. Kalau nanti membangun, itu juga pusat yang membangun, begitu," terangnya.
SR ditargetkan berjalan mulai Juli 2025, beserta gedung asrama dan ruang kelasnya. Sistem pendidikan di SR seperti pondok yang mewajibkan murid menginap di asrama sekolah yang disiapkan. Sarana dan prasarana siswa mulai masuk hingga lulus seluruhnya gratis, berikut dengan makannya.
"Perbedaan dengan sekolah umumnya, SR akan diimbangi dengan pendidikan karakter," jelasnya.
Sesuai dengan tujuan SR yakni menyetak siswa yang mempunyai karakter baik untuk memutus rantai kemiskinan mulai dari keluarganya. Dinsos DIY mengusulkan total enam rombongan belajar (rombel) dengan satu kelasnya diisi oleh 25 siswa. Maka rencana awal, SR akan menampung 150 siswa.
Baca Juga: Usai Libur Lebaran Malioboro Pesing, Kencing para ODGJ dan Kuda Andong Diduga Jadi Penyebabnya
"Nanti bisa berubah. Misalkan kami ngusulin 6 rombel, mungkin bisa jadi 8 rombel, tinggal hasil verifikasinya," tegasnya.
Pemilihan lahan di Bantul karena Pemprov DIY belum mempunyai lahan beserta bangunan yang luasnya memenuhi standar dari pemerintah pusat. Sampai saat ini, usulan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kemensos, bahkan verifikasi juga belum dilakukan.
"Kami masih menunggu dari tim pusat. PU-PESDM kan juga akan bergerak dengan tim dari pusat untuk bareng (setelah verifikasi)," jelasnya.
Calon siswa akan dipilih dari golongan masyarakat miskin, agar target sesuai sasaran. Hal itu untuk mempercepat memutus rantai kemiskinan.
"Syarat utamanya adalah dia miskin, karena semua nanti gratis, dan sarprasnya bagus," terangnya.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono menambahkan bahwa pihaknya saat ini mulai melakukan pengecekan di lahan yang akan dibangun SR. Menurutnya kemungkinan tahap verifikasi oleh Kemensos akan dilakukan, Rabu (8/4/2025).
"Rencananya besok sudah mau diverifikasi oleh tim pusat dari Kementerian," ujarnya.
Usulan dari Pemprov DIY, SR setara dengan SMA. Selanjutnya, kabupaten/kota juga dipersilahkan untuk mengusulkan masing-masing satu usulan untuk jenjang SD/SMP. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin