Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Imbas Efisiensi Anggaran, Penjualan Properti DIY Turun Drastis pada Maret 2025: Pengembang Mulai Berhemat

Gregorius Bramantyo • Senin, 31 Maret 2025 | 16:15 WIB
Pengendara sepeda motor saat melewati rusunawa di Kota Yogyakarta Senin (9/12/2024)
Pengendara sepeda motor saat melewati rusunawa di Kota Yogyakarta Senin (9/12/2024)

JOGJA – Sektor properti di DIY mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Tercatat ada penurunan penjualan properti mencapai 50 persen pada Maret 2025.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) DIY Ilham Muhammad Nur mengatakan, penjualan properti masih berjalan normal pada Januari, namun mulai menurun pada Februari dan mencapai penurunan signifikan pada Maret.

“Kami sudah merasakan perlambatan ekonomi sejak Februari. Pada Maret ini penjualan (properti) turun drastis," ujarnya.

Ia berharap daya beli masyarakat segera pulih setelah Lebaran agar sektor properti bisa kembali stabil.

Ilham menyebut, banyak pengembang mulai berhemat untuk bertahan di tengah perlambatan ekonomi.

Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya harga tanah, terutama untuk pembangunan rumah subsidi.

“Pembangunan rumah bersubsidi di Kota Jogja sudah sulit karena lahan terbatas. Kawasan penyangga seperti Piyungan, Sewon, Kasihan, Sedayu, dan Prambanan juga mengalami lonjakan harga tanah,” jelasnya.

Alternatifnya, pengembang mulai melirik Kulon Progo dan Gunungkidul untuk penbangunan perumahan bersubsidi atau rusunawa (rumah susun sewa), di mana harga tanah masih lebih terjangkau.

Rusunawa diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem sewa.

Sedangkan rumah susun milik (rusunami) memungkinkan kepemilikan hunuan secara permanen.

Namun, pengembangan rusunami di pusat kota tetap sulit karena harga tanah yang tinggi, sementara rusunawa di kawasan penyangga menghadapi tantangan sosial dan budaya.

Sebab masyarakat DIY diklaim masih terbiasa dengan hunian tapak.

“Di pusat kota harga tanah sudah sangat tinggi, sehingga proyek (rusunami) ini sulit direalisasikan," ungkapnya.

Selain itu, dengan anggaran terbatas seperti Rp 160 juta untuk rusunawa ukuran 21 meter persegi atau rumah subsidi tipe 36, keuntungan bagi pengembang sangat kecil.

Ilham menyebut, saat ini pemerintah belum mengucurkan anggaran untuk pembangunan rusunawa atau rumah subsidi ke perbankan yang ditunjuk. “Sehingga proyek belum bisa dimulai," ucapnya. (tyo/wia)

Editor : Winda Atika Ira Puspita
#efisiensi anggaran #rusunami #harga tanah mahal #pengembang #DPD REI DIY #menurun #sektor properti #penjualan properti #rusunawa