JOGJA - Kebijakan libur lebaran yang dimajukan, dengan penerapan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan libur sekolah untuk siswa, diperkirakan akan mempercepat arus mudik tahun ini.
Langkah ini bertujuan mengurangi penumpukan dan kemacetan lalu lintas di satu titik, dengan harapan bisa mengurangi risiko kecelakaan.
Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), Dr Ir Dewanti mengatakan, kebijakan ini sebagai solusi yang aplikatif, meskipun risiko kecelakaan tetap ada, terutama mengingat musim hujan yang berlangsung bersamaan dengan periode mudik.
Baca Juga: Warga Wadas Penerima UGR Pembagunan Bendungan Bener Diingatkan Bayar Zakat
Dewanti menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi angka kecelakaan.
Dia menyebut, ada tiga hal yang harus dipersiapkan, yaitu tindakan pencegahan sebelum kejadian, penanganan saat kejadian, dan mitigasi setelah kecelakaan.
"Sebelum perjalanan tentu pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana. Mulai dari menyiapkan jalan hingga transportasi yang akan digunakan," katanya, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga: Rumah Petani di Gedangsari Gunungkidul Hangus Terbakar, Warga Gotong Royong Padamkan Api
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi jalan, kualitas perkerasan, serta kelengkapan rambu dan marka jalan.
Prasarana lain yang perlu ditinjau seperti jembatan, dan kelayakan serta kelengkapan surat dari transportasi.
Di samping itu, Dewanti menyarankan agar pemerintah memberikan imbauan dan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat mengenai pengaturan lalu lintas, serta titik-titik rest area yang bisa digunakan oleh pemudik, khususnya di jalan tol.
Baca Juga: Bale Santai Honda 2025 Menyapa, Siap Layani Pemudik Bermotor
“Imbauan kepada perusahaan juga penting yang memberikan layanan untuk angkutan. Ini agar armada yang digunakan dalam kondisi yang baik,” pesannya.
Pemerintah, lanjut Dewanti, juga perlu menyiapkan sistem penanganan kecelakaan, yang mencakup identifikasi, evakuasi korban, pengaturan lalu lintas, dan komunikasi yang diperlukan oleh pengguna jalan.
“Ini tidak hanya tugas di kepolisian, tapi juga di perhubungan. Perlu dilibatkan kalau nanti terjadi kecelakaan," ungkapnya.
Baca Juga: Real Madrid Optimis Trent Alexander-Arnold Merapat Padahal Belum Ada Kesepakatan Yang Disepakati
Meski begitu, secara garis besar, ia mengapresiasi program mudik gratis yang digagas oleh pemerintah, lembaga swasta, dan perusahaan.
Menurutnya, program tersebut ideal untuk mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan, yang dapat meminimalkan potensi kecelakaan.
Namun, Dewanti menekankan bahwa program tersebut harus disosialisasikan secara efektif agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik.
Selain kecelakaan, kemacetan tetap menjadi masalah utama selama mudik. Untuk itu, pemerintah sering kali menerapkan rekayasa lalu lintas, seperti sistem One Way dan Contraflow di jalan tol.
Kedua sistem ini dinilai perlu dievaluasi ulang karena sering kali menyebabkan kemacetan di jalan non-tol.
"Perpindahan (dari jalan tol ke jalan non-tol) itu menyebabkan pertambahan volume lalu lintas di jalan non-tol, jadi sangat rentan dengan adanya kemacetan," terangnya.
Ia juga mengkritik penerapan contraflow yang sering membuat pengemudi tidak menyadari perubahan jalur, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan.
Dewanti menyarankan agar penerapan contraflow tidak dilakukan pada ruas jalan yang terlalu panjang, karena dapat menimbulkan masalah ketika kendaraan berhenti untuk istirahat.
“Secara umum, one way dan contraflow kurang efektif dalam jaringan jalan yang luas. Namun, jika hanya diterapkan pada ruas jalan tol saat puncak arus mudik, penerapan ini masih memberikan manfaat,” tandasnya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita