JOGJA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Isitmewa Yogyakarta (DIY) melakukan audiensi dengan anggota dewan dan perwakilan Dinas Pariwisata (Dinpar) di Gedung DPRD DIY, Selasa (25/3/2025). Audiensi tersebut membahas tentang pencarian solusi bersama atas kondisi ekonomi sektor pariwisata khsusnya hotel dan restoran yang menurun di tahun ini.
"(Situasi) Ini SOS (darurat) bagi kami, (kondisi) PHRI istilahnya mendung, berawan dan gelap," ujar Ketua PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono saat dikonfirmasi ditemui pasca audiensi di Gedung DPRD DIY, Selasa (25/3/2025).
Istilah gelap tersebut untuk mewakili adanya kondisi yang dirasakan PHRI DIY. Mulai penurunan pendapatan, rendahnya daya beli masyarakat, hingga belum adanya solusi yang adil pasca kebijakan Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE) ditiadakan untuk efisiensi anggaran.
"Lebaran tinggal beberapa hari, reservasi kami sampai tanggal 1 April baru mencapai 5-20 persen. Tanggal 1-4 April rata-rata baru 20-40 persen," tuturnya.
Kondisi tersebut dinilai mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan reservasi periode lebaran tahun lalu. Tahun lalu okupansi bisa mencapai 60-70 persen, dengan target 90 persen. Namun saat ini hanya menargetkan 80 persen.
"Ini semoga hari H nya banyak yang on the spot, langsung ke hotel dan meningkatkan hunian," terangnya.
Pendapatan sektor MICE dari pemerintahan yang dulunya menjadi pendapatan pokok kini tidak ada lagi. Bahkan MICE dari pihak swasta yang biasanya ramai pun juga banyak menurun.
"Okupansi bulan Maret hanya 5-15 persen. Januari 60-70 persen, Februari turun 50 persen, Maret jeblok," tegasnya.
Deddy menegaskan bahwa saat ini kondisi pengusaha hotel dan restoran hanya bisa bertahan untuk tidak melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK). Ia memoerkirakan hanya bis abertahan 3-6 bulan.
"Ini warning untuk pemerintah, karena kami tidak bisa apa-apa lagi. Kami memberikan gaji karyawan berdasarkan tamu yang ada. Tabungan kami sudah ludes," terangnya.
Wilayah DIY terdapat sekitar 439 hotel. Sekitar 170 di antarannya telah menjadi anggota PHRI DIY. Beberapa home stay masih banyak yang belum bergabung.
"Artinya ada 5.000 karyawan yang terancam PHK mulai bintang 5 dan non bintang," tandasnya.
Audiensi yang dilakukan salah satunya bertujuan untuk mendorong pemerintah agar kegiatan MICE bisa diadakan kembali di hotel-hotel. Tentutnya dengan biaya yang telah disesuaikan.
"Supaya perekonomian bisa berjalan dulu," ujarnya.
Deddy juga mendorong pemerintah agar mengupayakan adanya relaksasi pajak agar meringankan para pengusaha hotel dan restoran. Hal itu sepertinyang dilakukan saat Pandemi Covid-19 yang sangat membantu.
"Kami sudah mengajukan melalui PHRI pusat agar kebijakan efisiensi ditinjau atau kalau perlu dihentikan karena mengganggu perekonomian masayarakat," tegasnya.
Saat ini pihaknya sudah memberlakukan jam kerja bagi karyawan. Pengurungan tersebut bahkan mencapai 50 persen.
"Lihat lebaran ini, kalau masih belum berubah mungkin bisa bertambah," tuturnya.
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengatakan perlunya pengoptimalan promosu pariwisata ditengah keterbatasan anggaran.
Pengembangan dan inivasi tersebut akan menarik kunjungan.
"Buat paket wisata stay atau menginap di Jogja," ujarnya.
Paket tersebut dibarengi dengan even-even pendukung yang diselenggarakan seperti atraksi seni dan budaya Malam Seloso Wagen dan sebagainya.
Menurutnya tontonan malam hari menjadi cara agar pengunjung mau menginap di Jogja.
"Kami akan bersinergi, tetap optimis. Mulai perencanaan hingga eksekusi libatkan industri pariwisata. Pariwisata adalah pintu gerbang salah satu perekonomian di DIY," bebernya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin