JOGJA - Adanya kebijakan larangan study tour dari sejumlah daerah di Pulau Jawa mengancam sektor pariwisata dan hospitality di DIY yang diprediksi akan lesu pada masa libur sekolah.
Praktis hal ini akan berdampak besar pada pendapatan dan jumlah kunjungan wisatawan.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto mengatakan, study tour merupakan pasar penting yang menyumbang banyak kunjungan wisatawan ke DIY.
Namun, ada tiga wilayah yang telah memberlakukan kebijakan larangan tersebut yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. “Pada periode libur sekolah, pasar ini sangat dominan," ujarnya, Senin (17/3/2025).
Bobby menjelaskan, untuk mengatasi situasi ini, pihaknya akan berusaha melakukan negosiasi terkait regulasi yang membatasi.
Namun di sisi lain tetap harus realistis dan mulai mencari pasar pengganti agar sektor pariwisata DIY tetap dapat bertahan.
Menurutnya, kondisi ini menjadi pengingat bahwa sektor pariwisata DIJ tidak boleh hanya mengandalkan pasar tradisional.
Harus terus mencari terobosan untuk mengembangkan pasar baru yang belum digarap secara maksimal. "Dari pembatalan MICE dan study tour saja sudah lebih dari 75 persen dari reservasi yang sebelumnya," ungkapnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut, larangan study tour dari beberapa daerah membuat industri perhotelan di DIJ semakin merosot.
“Ini membuat pendapatan kami berkurang di bulan Februari dan Maret 2025, karena biasanya pada Maret banyak study tour dari kalangan non Muslim,” katanya.
Dia menyebut, adanya kebijakan larangan study tour ini membaut kondisi perhotelan di DIY semakin memburuk.
PHRI DIY pun akan meningkatkan promosi dengan mengadakan table top bersama stakeholder pariwisata.
Mereka juga telah melakukan audiensi dengan Gubernur DIY untuk menemukan solusi atas permasalahan itu. DPP PHRI juga telah mengirim surat untuk bertemu dengan presiden.
“Kami sudah mengajukan surat keberatan soal efisiensi anggaran dan minta peninjauan ulang. DPD PHRI diminta untuk menyurati gubernur masing-masing. Kami sudah melakukannya dan diminta mencari solusi agar tidak bergantung pada pemerintah,” jelasnya.
Terkait okupansi hotel selama libur Lebaran 2025, PHRI DIJ menargetkan rata-rata okupansi sebesar 90 persen.
Jumlah itu sama seperti target yang ditetapkan pada tahun 2024. “Tahun lalu okupansi saat Lebaran mencapai 90,2 persen,” ungkanya. (tyo/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita