Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Junita Sitorus, melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (10/3).
Pertemuan yang berlangsung di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru, tetapi juga untuk membahas rencana strategis terkait layanan imigrasi di wilayah DIY.
Junita Sitorus mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
"Semenjak dilantik, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memerintahkan untuk kita melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, kami juga harus berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya di lokasi tugas kami," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Junita menyampaikan beberapa isu penting terkait keimigrasian di DIY, salah satunya adalah rencana pembukaan kantor pelayanan imigrasi di Kulon Progo.
"Kami meminta dukungan dari Bapak Gubernur untuk mendirikan kantor imigrasi di Kulon Progo. Alhamdulillah, permohonan kami disambut dengan baik oleh Bapak Gubernur," lanjut Junita.
Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak hanya memberikan dukungan moral tetapi juga menyampaikan siap membantu jika ada hal-hal yang mendesak.
"Beliau juga bilang, kalau ada hal yang sangat urgent, beliau siap membantu bahkan berkomunikasi via telepon," kata Junita.
Pertemuan singkat ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, yang turut mengungkapkan harapannya agar hubungan baik antara Kantor Imigrasi DIY dan pemerintah daerah dapat terus terjaga.
"Ngarsa Dalem juga menyampaikan bahwa beliau bersedia membuka komunikasi lebih luas, agar tidak ada sekat antara kami. Beliau ingin agar setiap masalah bisa segera diselesaikan dengan berkomunikasi langsung," imbuh Beny.
Dalam konteks yang lebih luas, Beny juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap mobilitas warga asing di DIY, terutama mahasiswa asing.
Saat ini, tercatat sekitar 2.000 mahasiswa asing yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di DIY.
Menurutnya, pengawasan tetap dilakukan selama mereka tidak mengganggu ketertiban umum.
"Yang terpenting, izin yang mereka bawa untuk tinggal di DIY jelas, untuk belajar atau bekerja," tegas Beny.
Penulis: Abel Alma
Editor : Bahana.