JOGJA - Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo resmi memulai program open house sebagai cara dirinya kepala daerah untuk menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut akan rutin dilaksanakan setiap hari Rabu dan resmi dimulai sejak tanggal 5 Maret 2025.
Hasto mengatakan, open house tersebut dilaksanakan sebagai upaya dirinya untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi dari warga Kota Jogja. Melalui kegiatan itu juga, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang solutif kepada masyarakat.
Hasto mengaku, melalui open house dirinya ingin mendengarkan masalah-masalah yang dialami oleh publik. Ia pun ingin program tersebut nantinya juga dapat menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah.
“Karena terkadang masalah pribadi atau situasi tertentu tidak akan terlihat jika tidak ada komunikasi langsung," ujar Hasto, Rabu (5/3/2025).
Adapun open house wali kota itu dijadwalkan rutin dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 05.30 - 09.00. Dalam kegiatan itu masyarakat bebas untuk menyampaikan berbagai keluhan atau sambat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Dalam open house perdana, ada 13 orang yang menyampaikan keluhan dan masukan kepada orang nomor satu di Kota Jogja itu. Materi yang disampaikan pun beragam. Ada warga Sosrowijayan yang mengeluhkan rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro.
Kemudian, ada pula keluhan terkait dengan dampak dari kebijakan efisiensi karena membuat sebagian orang kehilangan akses bantuan pendidikan. Selain itu juga ada keluhan dari masyarakat yang kehilangan hak bantuan karena tidak lagi terdaftar Kartu Menuju Sejahtera (KMS)..
“Dengan mendengarkan langsung suara masyarakat, saya percaya dapat tercipta solusi yang lebih baik dan tepat guna untuk memajukan Kota Jogja,” tegas Hasto.
Turut hadir dalam kegiatan open house Ketua Perkumpulan Narasita Perempuan Indonesia Renny Anggriana Frahesty. Dia memberi masukan agar wali kota bisa memprioritaskan adanya pendidikan reproduksi bagi siswa SD dan SMP.
Menurut Renny, adanya pendidikan reproduksi bagi siswa sekolah sangat penting. Itu tidak lepas dari masih adanya kasus pernikahan dini di Kota Jogja.
Menurut Renny, pendidikan reproduksi bagi siswa sekolah penting agar anak-anak di Kota Jogja tidak terjebak dalam pernikahan dini tersebut. Dikarenakan resiko kehamilan yang tidak dikehendaki cukup berbahaya. Belum lagi dampak dari perceraian dini.
“Saya sangat terkesan dengan adanya open house, dan saya akan ikut mengawal dan membantu sesuai kapasitas saya,” katanya.
Sementara itu, Muhammad Amin menyampaikan keluhan kepada Hasto terkait dengan kesulitannya membayar tagihan pajak pondokan dari tahun 2022 hingga 2024. Dia mengaku memiliki tunggakan hingga Rp. 33 juta.
Warga Kemantren Ngampilan itu menyampaikan, kesulitannya membayar tagihan kurang pajak juga karena pada saat itu menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga dia berharap ada solusi dari pemerintah terkait dengan permasalahan yang dihadapinya tersebut.
“Harapan saya, pajak pemondokan di Kota Jogja dihapus seperti yang sudah dilakukan di Sleman,” ungkap Amin. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin