JOGJA – Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menargetkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di lima kabupaten/kota se-DIY selesai pada bulan ini.
Saat ini, BPS hanya perlu memperbarui sekitar 20 variabel untuk menyelesaikan proses tersebut.
Kepala BPS DIY Herum Fajarwati mengatakan, setelah pemutakhiran selesai, DTSEN akan menjadi data tunggal yang dijadikan rujukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan program-program mereka.
Dia menjelaskan, BPS bertanggung jawab memastikan proses pemutakhiran dilakukan dengan cara yang benar. Serta memastikan petugas memahami maksud dari setiap pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data.
"Setelah itu akan resmi menjadi data yang ter-update, nanti pemerintah yang menggunakan," kata Herum, Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, pemutakhiran data ini prinsipnya mirip dengan sensus. Hanya saja yang dilakukan dalam DTSEN adalah pembaruan data yang sudah ada, bukan pengumpulan data baru.
Proses ini melibatkan pengecekan kembali kondisi di lapangan. Misalnya perubahan status pendidikan, kematian lansia, atau pernikahan seseorang.
"Mungkin ada data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, BPS terlibat dalam pemutakhiran data dari tiga sumber utama.
Yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ketiga data ini diperoleh secara terpisah. Sehingga kemungkinan ada data yang sudah tidak sesuai.
Herum menjelaskan, petugas yang melakukan pemutakhiran data direkrut oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Setelah proses pemutakhiran selesai, data tersebut akan menjadi referensi tunggal yang digunakan untuk program-program pada triwulan berikutnya.
"Ada sekitar 728 (petugas) dari lima kabupaten/kota. Kami menggaransi cara mengupdatenya, lebih ke Training of Trainers (ToT) atau instruktur," jelasnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, DTSEN nantinya akan digunakan oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial(Kemensos), untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) di triwulan II.
BPS bersama Kemensos dan kementerian terkait meminta dukungan dari Pemda dalam rangka pemutakhiran data.
“BPS berkomitmen untuk menghasilkan yang terbaik, terutama dalam penyediaan data dan statistik,” kata Amalia. (tyo)
Editor : Winda Atika Ira Puspita