JOGJA - Mundurnya program penjemputan sampah dari rumah dengan petugas transporter mendapat sorotan legislatif. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Jogja mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dapat konsisten dan segera menjalankan program tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jogja Nurcahyo Nugroho mengatakan, pemkot harus bersikap terkait dengan mundurnya target operasional penggerobak atau transporter. Lantaran program itu sebelumnya sudah dijadwalkan berjalan secara serentak pada 1 Maret 2025. Namun faktanya, sampai sekarang belum terlaksana di semua wilayah.
Nurcahyo menilai, konsistensi pemkot dalam menjalankan program tersebut sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang untuk menjaga semangat asa warga. Disisi lain, wali kota juga harus segera membuat edaran terkait mundurnya agenda tersebut.
“Misalnya terkait dengan kapan akan direalisasikan, agar masyarakat ada kepastian,” ujar Nurcahyo, Senin (3/3/2025).
Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja itu menyebut, konsistensi pemkot terhadap pelaksanaan program penjemputan sampah dari rumah ke rumah dengan transporter memang sangat dibutuhkan. Sebab sebelumnya sudah ada sosialisasi secara masif kepada penggerobak di semua wilayah.
Menurut Nurcahyo, antusias masyarakat dalam menyambut program tersebut sebenarnya juga sudah cukup baik. Misalnya di RT.45/RW.08, Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo. Pengurus wilayah itu disebutnya sudah menunjuk transporter dan bahkan menyiapkan armada roda tiga untuk mengangkut sampah.
Sehingga, anggota dewan yang dipilih dari Kemantren Kotagede dan Umbulharjo itu pun menyayangkan kenapa program tersebut sampai sekarang belum terlaksana. Bahkan dia juga mendapati depo di Lapangan Karang juga masih banyak masyarakat yang membuang langsung sampah ke depo. Padahal sebelumnya sudah ada rencana bahwa depo hanya menerima sampah dari penggerobak.
Walaupun demikian, Nurcahyo mengakui, memang ada beberapa wilayah di Kota Jogja yang belum siap dan masih membutuhkan waktu penyesuaian program penjemputan sampah. Oleh karena itu konsistensi menjadi unsur penting agar apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama tetap dijalankan.
“Ketika dalam perjalanannya masih ada hal yang kurang atau perlu perbaikan maka menjadi bagian dari evaluasi bersama,” katanya.
“Dengan begitu pemerintah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta masalah penanganan sampah yang ada di kota ini bisa secepatnya teratasi,” imbuh Nurcahyo.
Sementara itu,Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko menampik, program tersebut batal berjalan di awal bulan Maret. Sebab sejak awal Maret lalu kemantren Pakualaman sudah memulai program penjemputan sampah.
Haryoko menyebut, hingga akhir bulan Februari lalu jumlah transporter yang mendaftar sudah berjumlah 632 orang. Jumlah itu menurutnya masih kurang untuk menjalankan program penjemputan. Sehingga memang perlu ada penambahan petugas transporter.
“Jadi bukan batal, tapi tetap berjalan dengan proses persuasif,” terangnya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin