JOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) RI berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS siap berkolaborasi dengan gubernur dan jajaran pemerintah daerah untuk mewujudkan keberhasilan program-program penting. Termasuk pembaharuan data sosial ekonomi dan sensus ekonomi.
Dia menjelaskan, dalam rangka implementasi DTSEN, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025. Data ini akan digunakan oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial (Kemensos), untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos).
“BPS bersama Kemensos dan kementerian terkait juga meminta dukungan dari pemerintah daerah,” ujar Amalia di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Jogja Selasa (25/2).
Terkait Sensus Ekonomi yang akan dilaksanakan pada 2026, Amalia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, BPS diamanatkan melakukan sensus ekonomi setiap tahun yang berakhiran angka 6. Untuk itu, BPS tengah mempersiapkan segala kebutuhan, termasuk melakukan pendataan yang lebih lengkap dan akurat.
“Kami meminta dukungan dari gubernur DIY dan jajarannya untuk bisa sama-sama membangun awareness dan kepemilikan seluruh pelaku ekonomi di daerah terhadap pentingnya sensus ekonomi,” kata Amalia.
Amalia memastikan, sensus ekonomi akan dilakukan dengan pendataan langsung dan bukan menggunakan sampling. Oleh karena itu, pada tahun ini BPS akan menyelesaikan pre-list atau daftar pelaku ekonomi yang mencakup sektor mikro hingga besar.
Kolaborasi dengan berbagai pihak, kata Amalia, sangat penting untuk keberhasilan sensus ekonomi ini. Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran tentang potret ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Hasil sensus ini nantinya akan dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ekonomi di daerah maupun nasional. Data yang dihasilkan nanti akan memberikan potret ekonomi Indonesia yang sesungguhnya, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Hasilnya akan sangat bermanfaat untuk perumusan kebijakan ekonomi,” tambah Amalia.
Dia menyebut, DTSEN serta Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan juga dari pemerintah daerah. BPS RI yang memiliki 34 kantor di tingkat provinsi dan 514 kantor di tingkat kabupaten/kota ini siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemda setempat.
“BPS berkomitmen untuk menghasilkan yang terbaik, terutama dalam penyediaan data dan statistik,” tandas Amalia. (tyo/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita