JOGJA – Industri pariwisata di DIY, terutama yang bergerak di sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), mulai merasakan dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Beberapa sektor yang terdampak termasuk hotel dan convention, event organizer (EO), transportasi, industri kuliner, serta industri kreatif lainnya.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto menyebut, dampak ini sudah terasa, terutama setelah hampir semua kegiatan MICE yang melibatkan pemerintah dibatalkan.
Dia berharap agar efisiensi anggaran tidak serta merta menghentikan semua kegiatan.
Baca Juga: Mantan Camat Nazar Jalan Kaki Usai Lilis-Zaeni Dilantik, Tempuh Jarak 50 Km, Engkel Kaki Sempat Bermasalah
"Efisiensi anggaran itu bukan berarti menghentikan kegiatan, tapi mengkurasi sejauh mana efektivitas kegiatan tersebut. Kalau dihentikan, itu sama saja dengan menghilangkan," katanya, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, industri pariwisata harus menghadapi kenyataan ini. Dia berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk membantu mitigasi dampaknya.
"Jika dari sisi pemerintah saat ini tidak bisa diharapkan, maka pemerintah harus mencari cara untuk menggerakkan sektor non-government, seperti korporasi, yang selama ini banyak kegiatan insentifnya bocor ke luar negeri," ujar Bobby.
"Saya sempat cek di salah satu hotel bintang lima di Jogja, dalam satu hari ada enam grup yang datang dan semuanya berasal dari sektor non-pemerintah, termasuk korporasi," ungkapnya.
Bobby berharap sektor korporasi bisa menjadi pengganti kegiatan pemerintah yang dibatalkan.
"Harapannya bisa membantu mitigasi itu. Kalau tidak, ya resikonya layoff karyawan nanti," sebutnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengungkapkan, penyelenggaraan MICE di DIY masih di bawah 10 persen.
Dia menuturkan, lesunya penyelenggaraan MICE di DIY pada Februari 2025 ini akibat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Biasanya kalau Februari atau sebelum puasa itu bisa panen (MICE) dari kementerian sampai pemerintah daerah. Bisa 40 sampai 45 persen. Sekarang tidak sampai 10 persen,” ungkap Deddy..
Dirinya mengaku pesimis bahwa MICE di DIY dapat menutupi biaya operasional menjelang bulan Ramadan. Apalagi, pembatalan MICE dari kementerian di tahun 2025 ini mencapai 40 persen.
“Market (MICE) di DIY mayoritas dari kegiatan pemerintah, dari swasta kecil, hanya 10 sampai 20 persen,” tambahnya. (tyo)