JOGJA - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil mengadakan aksi turun ke Jalan Malioboro, Jogja, Kamis (20/2/2025).
Aksi tersebut muncul sebagai bentuk perlawanan merespons adanya kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai kurang bijak dan sewenang-wenang.
Massa aksi yang berkumpul di Parkiran Abu Bakar Ali (ABA), Jogja mulai bergerak sekitar pukul 12.00 WIB.
Ribuan mahasiswa mayoritas menggunakan baju hitam.
Mereka berjalan berbondong-bondong hingga memanjang lebih dari 200 meter dan memadati Jalan Malioboro.
Banyak spanduk ataupun poster-poster yang di bawa massa aksi yang berisikan tuntutan-tuntutan dan kegelisahan rakyat atas dampak kebijakan Presiden Prabowo.
Sekitar pukul 12.20 WIB massa melakukan orasi di depan Gedung DPRD DIY.
Sempat ada yang membakar ban di depan Gedung, namun api tidak membesar dan berangsur padam.
Selain itu, beberapa massa aksi juga menempelkan poster hingga melempari cat warna merah di tulisan Gedung DPRD DIY.
Lokasi tujuan massa aksi adalah Titik Nol Kilometer dan kompleks Gedung Agung, Jogja.
Sekitar pukul 14.00 WIB mereka sampai pada lokasi tujuan dan masing-masing koordinator aksi bergantian melakukan orasi di atas mobil komando.
"Banyak kebijakan-kebijakan yang absurd karena gagalnya komunikasi publik dari menteri-menterinya," ujar Koordinator Aksi Jogja Memanggil, Semanof kepada awak media di depan Gedung Agung, Jogja, Kamis (20/2/2025).
Kebijakan yang disinggung di antaranya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 Persen.
Antara Menteri dengan Presiden memberikan penjelasan yang berbeda dalam mengatakan detail keterangan terkait dampak PPN 12 persen.
Hal tersebut dinilai sebagai bukti bahwa komunikasi di antara mereka buruk.
"Apabila pejabat publik memiliki komunikasi yang buruk, maka pejabat-pejabat publik itu tidaklah kompeten di bidangnya," tuturnya.
Hal itu juga terjadi saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas 3 Kg (LPG 3 Kg) ke pengecer.
Setelah banyak penolakan, kemudia Prabowo hadir untuk membatalkan rencana kebijakan tersebut.
"Padahal, pasti setiap kebijakan menteri sudah melalui diskusi dengan presiden. Lagi-lagi menunjukkan komunikasi publik yang buruk, ditambah kebodohan seorang presiden dan menteri yang asal-asalan membuat kebijakan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang," bebernya.
Beberapa kebijakan lain juga dikritisi oleh massa aksi:
Mulai dari konflik agraria, dugaan Dwifungsi TNI-Polri, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai hanya ambisi semata Prabowo bukan kebutuhan rakyat, Pemangkasan Anggaran Pendidikan Rakyat, Persoalan HAM, Kesehatan dan Rakyat.
"Maka dari itu, kami Jogja Memanggil tidak akan menuntut apapun, kami justru hendak melawan. Kami, Jogja Memanggil menyerukan perlawanan turunkan Prabowo-Gibran, Bubarkan Kabinet Merah-Putih," tegasnya.
Mereka juga menyerukan untuk membangun demokrasi kerakyatan yang pernah digagas oleh Mohammad Hatta.
Konsep demokrasi kerakyatan dinilai masuk akal untuk dilaksanakan pada kondisi sekarang.
"Dengan rakyat berdaulat di tangannya sendiri, kedaulatan rakyat yang terus direnggut elite-elite politik dan pengusaha dapat diatasi," tandasnya.
Salah seorang peserta aksi, Mustofa menambahkan kebijakan yang paling ia soroti adalah terkait efisiensi anggaran.
Terlebih dampaknya bagi sektor pendidikan dan kesehatan.
"Pendidikan kami dan kesehatan bagi masyarakat dipangkas hanya karena MBG yang masih belum merata sampai hari ini," jelasnya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin