JOGJA - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY terus melakukan pemantauan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg ke agen dan pangkalan. Dalam pemantauan ditemukan beberapa pangkalan yang menjual gas melon itu tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET)
"Kami melakukan pantauan terakhir di Kabupaten Bantul dan Sleman pada 17 Februari lalu," ujar Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati saat dikonfirmasi Selasa (18/2).
Pemantauan untuk memantau penjualan LPG 3 kg agar sesuai HET di tingkat pangkalan. Kesimpulan dari petugas, mayoritas pangkalan telah menjual sesuai HET yakni Rp 18 ribu. Namun ia juga menemukan beberapa pangkalan masih menjual di atas HET. "Setelah petugas mendatangi, mereka lalu mengoreksi harga jual sesuai HET," tuturnya.
Pemantauan juga menyasar pengecekan ketersediaan stok gas LPG 3 kg di pangkalan. Ditemukan tiga pangkalan yang mengalami kekosongan stok saat dilakukan pemantauan. "Ada yang kosong, ada juga yang cukup stoknya karena baru mendapatkan pasokan," terangnya.
Menurutnya, setiap pangkalan memiliki jadwal yang berbeda dalam penambahan stok gas. Mayoritas pasokan dari agen datang satu hingga dua kali dalam seminggu. Jumlahnya bervariasi, tergantung agen masing-masing.
"Beberapa pangkalan mengalami perubahan jadwal pasokan yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan tabung," jelasnya.
Menurutnya, fenomena kelangkaan gas beberapa waktu belakangan diduga karena faktor pengiriman stok dari pusat yang terlambat. Informasi yang ia dapatkan, keterlambatan pengiriman terganggu faktor cuaca seperti banjir. "Ada pemeliharaan pelabuhan tempat supply gas juga di Cilacap," terangnya.
Keterlambatan pengiriman di pelabuhan Cilacap itu terjadi pada minggu lalu. Saat ini ia memperkirakan sudah terkondisikan. Hal itu dibuktikan dengan ketersediaan stok gas di agen yang sudah sesuai target. "Kemarin malam saya cek melalui WA di salah satu agen, hari ini sudah sesuai target. Tidak ada pending lagi," ujarnya.
Ia berharap, ke depan kondisi pasokan gas bisa normal kembali. Sistem penjualan gas di pangkalan langsung kepada masyarakat sekitar dan pelaku UMKM dengan memberikan jatah maksimal per orang yang diatur oleh masing-masing pangkalan.
"Terdapat inovasi seperti kartu member untuk pembelian di pangkalan tertentu guna mengatasi permintaan dari warga kampung lain," terangnya.
Ia juga mengimbau penjual di pangkalan agar membuat papan nama dan menempatkannya di lokasi yang mudah dilihat masyarakat. Bagi masyarakat yang mampu membeli gas non subsidi seperti aparatur sipil negara (ASN) dan sebagainya, diimbau tidak membeli gas subsidi.
Salah seorang pemilik pangkalan gas di Sleman, Fitri mengatakan, di pangkalannya tidak terjadi pengurangan jumlah pendistribusian. Namun beberapa waktu lalu pengiriman memang terlambat tidak sesuai jadwal. "Misal jadwal Jumat ternyata Sabtu lagi mudun (datang)," ujarnya.
Ia juga belum bisa memastikan karena itu merupakan kebijakan dari agen atau distributor. Bahkan informasi yang ia dapat, beberapa pangkalan lain juga terjadi keterlambatan pengiriman hingga satu minggu. "Hari ini sudah dikirim, semoga ke depan bisa kembali normal," tuturnya. (oso/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita