JOGJA – Krisis global pascapandemi Covid-19 telah menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat, yang diperkirakan akan berlanjut hingga 2025.
Hal ini diprediksi oleh pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) akan terus mengganggu perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini.
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi UGM Yudistira Hendra Permana menjelaskan, kondisi global juga menghadapi krisis ekonomi, energi, dan geopolitik, yang turut berdampak pada Indonesia.
Dampaknya terasa dalam bentuk tekanan ekonomi yang menggerus daya beli masyarakat.
“Pelemahan daya beli masyarakat diperkirakan masih menghantui perekonomian Indonesia sepanjang 2025," ujarnya, kemarin (16/2).
Yudistira menjelaskan, dampak krisis pascapandemi tidak langsung terasa pada 2022, namun baru mulai dirasakan saat ini.
Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut terlihat jelas pada 2024 dan 2025.
Selain itu, ia mencatat bahwa angka pertumbuhan ekonomi pascapandemi stagnan di angka lima persen, yang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih.
“Tren deflasi secara gradual juga terjadi sampai saat ini, juga menandakan ekonomi kita belum dalam kondisi baik,” katanya.
Yudistira menambahkan bahwa rendahnya lapangan kerja dan ketidakpastian upah membuat masyarakat merasa resah.
Ketidakpastian ekonomi ini menyebabkan masyarakat menahan konsumsi mereka, yang pada gilirannya berdampak pada produsen.
“Ketika permintaan menurun, produsen juga akan berhitung yang dapat berdampak pada layoff (pengurangan) pegawai, dan lainnya," ucapnya.
Dia menegaskan perlunya antisipasi dari masyarakat dan pemerintah terhadap tren penurunan daya beli ini.
Jika tidak segera ditangani, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. “Momen bulan puasa dan Lebaran bisa menjadi indikator penting, karena biasanya konsumsi masyarakat meningkat,” jelasnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI DIY Hermanto menjelaskan, daya beli masyarakat adalah salah satu faktor untuk menjaga inflasi tetap stabil.
Daya beli yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di kelas menengah, tidak terhimpit oleh lonjakan harga barang dan jasa.
Pihaknya akan terus memberikan masukan terkait program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial (Bansos).
Salah satu contohnya adalah program Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo), bantuan pangan non-tunai, serta bentuk bantuan pangan lainnya.
Namun, dia menekankan bantuan tersebut sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin.
Melainkan juga harus memperhatikan kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.
Hal itu penting agar program-program tersebut dapat merangkul lebih banyak lapisan masyarakat supaya dampaknya lebih luas. “Tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah tergolong miskin,” katanya. (tyo/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita