JOGJA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja menerima kunjungan kerja dari The Asia Foundation, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Australia, Bappenas RI, dan Yayasan LKiS pada Kamis (13/2/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari program “Ketahanan Demokrasi di Pilkada Kota Yogyakarta”.
Dalam pertemuan tersebut, KPU Kota Jogja berbagi pengalaman tentang pendidikan pemilih dan pendamping difabel dalam pemilu dan pilkada di Kota Jogja. Topik ini menjadi fokus karena kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan dalam politik elektoral.
Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samudro mengatakan, angka partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada 2024 Kota Jogja mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Meski begitu, Kota Jogja mencatat partisipasi tertinggi di antara kabupaten dan kota se-DIY dengan 1.068 pemilih disabilitas.
“Dari data kami ada sekitar 2.600-an pemilih disabilitas dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 1.068 yang menggunakan hak pilihnya. Jadi 40 persen DPT disabilitas memakai hak pilihnya. Itu menjadi angka partisipasi tertinggi di DIY,” katanya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga: Manajemen Ingin PSIM Jogja Menang, Bukan Seri, Siapkan Bonus jika Bisa Atasi PSPS Pekanbaru
Meskipun begitu, tantangan besar ke depan, kata Harsya, adalah bagaimana meningkatkan partisipasi kelompok disabilitas mental dan intelektual. Di mana memang memerlukan perhatian khusus. Dia menyebut masih kurangnya partisipasi dari difabel mental dan difabel intelektual.
“Memang problemnya adalah difabel mental dan intelektual. Menurut kami, tantangan ke depan adalah persoalan berkomunikasi dan membuka diri,” ujarnya.
Meskipun begitu, tantangan besar ke depan, kata Harsya, adalah bagaimana meningkatkan partisipasi kelompok disabilitas mental dan intelektual. Di mana memang memerlukan perhatian khusus. Dia menyebut masih kurangnya partisipasi dari difabel mental dan difabel intelektual.
“Memang problemnya adalah difabel mental dan intelektual. Menurut kami, tantangan ke depan adalah persoalan berkomunikasi dan membuka diri,” ujarnya.
Baca Juga: Sudah Seminggu, Warga di Gunungkidul Keluhkan Gas Melon Langka: Disdag Beri Penjelasan..
Dia mengungkapkan, masukan dari para tamu yang hadir menyatakan bahwa KPU Kota Jogja telah memiliki perspektif yang lebih inklusif terkait disabilitas. Mereka juga mendorong untuk meningkatkan pelayanan pasca pemilihan dan pendidikan terkait hak-hak pemilih disabilitas. “Walaupun tanpa ada support anggaran,” ucap Harsya.
Dia mengungkapkan, masukan dari para tamu yang hadir menyatakan bahwa KPU Kota Jogja telah memiliki perspektif yang lebih inklusif terkait disabilitas. Mereka juga mendorong untuk meningkatkan pelayanan pasca pemilihan dan pendidikan terkait hak-hak pemilih disabilitas. “Walaupun tanpa ada support anggaran,” ucap Harsya.
First Secretary, Justice, and Democratic Governance Kemenlu Australia Emma Blanch menambahkan, isu kelompok rentan dalam politik merupakan pekerjaan rumah jangka panjang. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Australia.
“Kami banyak belajar dari Indonesia, terutama dalam berdemokrasi. Tahun ini Australia juga akan menggelar pemilu. Isu kelompok rentan merupakan PR jangka panjang juga bagi kami,” katanya.
Emma mengapresiasi langkah KPU Kota Jogja dalam menjaga inklusivitas pada pilkada dan mendukung program inklusi di Kota Jogja.
“Saya mengapresiasi KPU Kota Jogja yang mencoba untuk memberikan layanan terbaiknya kepada mereka. Australia juga mendukung program inklusi di Jogja," ujarnya. (tyo)