JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi tuntutan para pedagang eks Teras Malioboro 2 (TM 2) yang belakangan melakukan aksi di Gedung DPRD DIY, Jumat (7/2/2025).
Salah seorang tuntutan para pedagang yakni jaminan kehidupan (jadup) pasca relokasi.
"Kami belum memungut (sewa) apapun dari awal pemindahan selasar ke TM 2 hingga sekarang, jaminan hidupnya itu di situ," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono, Senin (10/2/2025).
Tidak diterapkannya retribusi bagi pedagang tersebut dengan tujuan agar para pedagang tidak terbebani dan mempunyai daya saing pasca relokasi di lokasi baru Ketandan dan Beskalan.
Menurutnya sebuah pasar pasti mengalami pasang surut perekonomian.
Kerjasama antara pemerintah dengan dirasa perlu dilakukan.
"Magnet (pengunjung) itu akan kami buatkan, ada pertunjukan dan sebagainya termasuk promosi," tuturnya.
Demo yang dilakukan para pedagang untuk menyampaikan aspirasi diperbolehkan.
Menurutnya semua ornag bebas menyampaikan aspirasinya, namun dengan syarat sesuai dengan aturan dan tidak anarkis.
"Syukur bisa berdialog, tidak harus ke jalan, kalau tidak ya itu hak mereka, kami menghormati betul," bebernya.
Tuntutan pedagang agar pemerintah memberikan jaminan hidup dinilai harus melalui kajian mendalam.
Terlebih saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, dari pusat hingga daerah.
"Kami perhatikan terutama pembebasan dari semua retribusi."
"Tapi kalau sampai jaminan hidup ya harus kami hitung betul kapasitas kami,” jelasnya.
Salah seorang pedagang Teras Malioboro, Supriyati mengatakan tuntutan jaminan hidup bagi pedagang muncul bukan tanpa dasar.
Ia melihat mayoritas pedagang pendapatannya menurun, bahkan sama sekali belum laku pasca relokasi.
"Bukan semakin baik tapi malah semakin buruk (perekonomian)," ujar ketua salah satu paguyuban para pedagang dengan nama Tri Dharma itu.
Sebagian besar pedagang sudah buka.
Namun mayoritas masih sepi.
Menurutnya salah satu sepinya pengunjung karena aksesibilitas dan kemudahan sirkulasi pengunjung di lokasi baru yang belum rampung.
Terutama di Beskalan, karena gerbang masuk utama masih dalam proses pembangunan.
"Kalau pemerintah tidak bisa menyediakan anggaran (untuk jaminan hidup pedagang), beri kami waktu untuk berjualan lagi di selasar dalam kurun waktu tertentu agar bisa dapat modal lagi," tegasnya. (oso)