JOGJA – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY mencatat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga ketahanan pangan di DIY mencapai Rp 1,20 triliun dari alokasi Rp 1,77 triliun sepanjang 2024.
Penyaluran anggaran ketahanan pangan itu melalui belanja Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta mengatakan, realisasi anggaran tersebut berwujud pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur hingga penyaluran benih.
Dia merinci, capaian untuk sektor tersebut antara lain untuk pembangunan Bendungan Bener, kesehatan hewan sebanyak 34.384 layanan, dan operasi pemeliharaan irigasi sepanjang 312,6 kilometer.
“Ada penyaluran benih padi dan jagung tujuh ribu hektare dan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) seluas 250 hektare," kata Agung.
Dia menjelaskan, dukungan untuk ketahanan pangan di DIY sejalan dengan kontribusi belanja kementerian/lembaga (K/L) di lingkup DIY. Guna mendukung transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju.
Yakni melalui pengendalian inflasi lewat belanja K/L dengan alokasi Rp 1,65 triliun dan terealisasi Rp 1,08 triliun.
“Serta dukungan dari DAK (dana alokasi khusus) fisik sebesar Rp 552,66 miliar dan terealisasi Rp 511,33 miliar,” ujarnya.
Alokasi tersebut difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pasokan. Kemudian, kata Agung, ada komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi serta pembangunan jalan nasional.
“Lalu ada pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian hingga publikasi laporan statistik harga,” jelasnya.
Dia menyebut ketahanan pangan juga sejalan dengan peningkatan investasi. Antara lain melalui belanja K/L yang dialokasikan sebesar Rp 911,81 juta dengan realisasi Rp 677,43 juta. Kemudian, melalui transfer ke daerah (DAK Non Fisik) untuk memfasilitasi penanaman modal sebesar Rp 5,04 miliar dengan realisasi 100 persen.
Menurutnya, alokasi-alokasi tersebut digunakan untuk kajian peluang investasi dan pinjaman daerah, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.
Kemudian untuk pemantauan perkembangan realisasi investasi dalam rangka dekonsentrasi. Lalu untuk membiayai pengawasan penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, serta penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
“Hingga penyusunan peta potensi investasi provinsi," sebutnya.
Dia menyatakan, secara keseluruhan kinerja APBN Regional DIY sampai dengan akhir Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan positif. Baik pada pendapatan negara maupun belanja negara.
“Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat,” tambahnya. (tyo/wia)