JOGJA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut adanya pembatalan reservasi untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) oleh kementerian serta pemerintah daerah mencapai 40 persen untuk periode tahun 2025.
Pembatalan reservasi MICE ini dinilai sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu.
Inpres tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan para bupati/wali kota.
Pada diktum pertama, presiden menginstruksikan jajarannya untuk melakukan peninjauan ulang sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja. Mulai dari kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, kemudian APBD 2025, dan transfer ke daerah dalam APBN 2025 berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan, sudah ada pembatalan reservasi MICE lebih dari 40 persen dari kementerian-kementerian. Terhitung mulai bulan depan dan selama satu tahun ke depan. Dia menyebut, pembatalan reservasi dimulai sejak November 2024 lalu. “Sampai 40 persen (pembatalan reservasi). Sejak inpres keluar, kementerian-kementerian langsung membatalkan (reservasi)," katanya, Rabu (29/1/2025).
Dia mengungkapkan, pembatalan reservasi ini terjadi secara bergelombang saat prospek sedang dalam tren positif. Pemerintah, kata Deddy, menjadi penyumbang MICE paling banyak. Rata-rata 40 persen secara keseluruhan.
Menurutnya, MICE di DIY memiliki kontribusi besar dalam perekonomian, khususnya industri perhotelan. Ditambah tren dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. "Kalau mice di DIY besar, tahun lalu sampai 50 persen," ujar Deddy.
Kebijakan itu, kata dia, membuat perhotelan dan restoran mengalami kehilangan besar. Dampaknya pada operasional hotel. Inpres tersebut dinilai menyebabkan efek domino yang besar. Menurut Deddy, bisa terjadi efisiensi pengeluaran dengan cara pengurangan tenaga kerja.
“PHRI punya mata rantai yang cukup luas. Ada UMKM, travel agent, EO, dan tenaga kerja. Kalau seperti itu tenaga kerja kami juga bakal dikurangi," ucapnya.
Maka dari itu, PHRI DIY mendesak agar pemerintah pusat meninjau kembali. Sebab bukan hanya PHRI DIY yang terdampak. Namun juga UMKM, jasa transportasi, biro perjalanan, hingga event organizer.
Baca Juga: Industri Pariwisata DIY Stabil dan Merata Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek 2025
Menurut Deddy, ini menjadi tantangan di tahun 2025. Dia berharap larangan tersebut ditinjau ulang karena multiplier effect yang begitu tinggi. Di sisi lain, daya beli masyarakat saat ini sedang turun.
“Nantinya juga berdampak ke PAD (pendapatan asli daerah). UMKM daerah tidak bergerak kalau ini benar-benar dilaksanakan," sebutnya.
DPP PHRI sendiri telah menyampaikan surat yang ditandatangani seluruh DPD organisasinya. Tujuannya meminta agar kebijakan efisiensi ini dikaji ulang. Surat itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.
Sementara itu, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak terhadap produktivitas pariwisata, baik nasional maupun regional.
Baca Juga: Penyedia Foto Baju Adat Jawa Banjir Orderan di Musim Libur Imlek, Layani Sampai 300 Wisatawan Per Hari
Ketua GIPI DIY Bobby Ardianto mengatakan, industri hospitality bisa memaksimalkan pasar lain yang tidak terkait dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, ini menjadi langkah yang bisa dilakukan industri pariwisata agar tidak hanya bergantung dengan salah satu market.
"Dari sisi MICE pasti akan berdampak sekali, bahkan bisa sampai 40 persen lebih kalau tidak segera dimitigasi dengan langkah konkrit," katanya.
Bobby menuturkan, pihaknya kini sedang melakukan rekapitulasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait review Inpres tersebut. (tyo)
Editor : Din Miftahudin