JOGJA - Pemerintah kota (pemkot) Jogja bakal mulai menerapkan desentralisasi sampah dengan sistem menjemput langsung dari rumah tangga pada bulan Maret mendatang. Legislatif pun meminta agar kebijakan tersebut diawasi ketat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Muhammad Affan mengatakan, konsep desentralisasi sampah dengan sistem penggerobak atau transporter menjemput langsung dari rumah tangga pada seluruh kelurahan di target berjalan pada bulan April mendatang. Upaya itu dilakukan untuk mengatasi produksi sampah di Kota Jogja yang jumlahnya mencapai 245 ton.
Namun menurut Affan, pemkot telah memutuskan pada 1 Maret 2025 pelayanan pembuangan sampah di depo hanya diperbolehkan menggunakan transporter. Sehingga terhitung sejak tanggal itu, pembuangan sampah di berbagai depo kemungkinan tidak boleh dilakukan langsung masyarakat.
Dari informasi yang diterima Komisi C, pada bulan Januari kecamatan Kraton dan Pakualaman diketahui sudah menjadi percontohan atau di data jumlah rumah tangganya. Kemudian pada bulan Februari dikembangkan di lima kecamatan pada Februari dan tujuh kecamatan di bulan Maret.
“Alur tata kelola pengambilan sampah harus ditata dan diawasi dengan baik,” ujar Affan saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).
Politikus Partai Golkar itu membeberkan, dalam program itu sampah yang diterima depo hanya jenis sampah residu organik dan residu anorganik. Sehingga setiap rumah tangga, pengelola kegiatan atau usaha wajib melakukan upaya pengurangan sampah. Baik itu melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, atau penggunaan kembali sampah
Namun sebelum semua itu berjalan, Affan menilai, setiap rumah warga di Kota Jogja harus di data sebagai pelanggan sampah. Agar dapat mempermudah penyusunan peta jalan persampahan yang dilakukan oleh transporter.
“Nantinya setiap rumah tangga maupun tempat usaha wajib terdaftar di bank sampah terdekat untuk bisa diambil sampahnya secara komunal atau bersama-sama untuk dibuang ke depo,” terangnya.
Anggota dewan dari Dapil 2 Kota Jogja memandang, dalam kebijakan desentralisasi itu tentu ada potensi kebocoran. Seperti rumah tangga yang tidak berlangganan sampah. Sehingga mereka pun berpeluang membuang sampah di berbagai tempat kosong atau ada warga yang membuang sampah di tempat sampah milik tetangganya.
Oleh karena itu, Affan menegaskan,, persoalan tersebut harus diawasi dan dievaluasi lebih jauh. Termasuk, pemkot harus wajib menyiapkan kebijakan ketika ada rumah tangga yang tidak berlangganan sampah. Serta harus diawasi pula dimana mereka membuangnya.
Sebagai dukungan untuk mempercepat proses desentralisasi. Affan pun mendesak agar DLH Kota Jogja memperluas pembuatan lubang biopori di kelurahan-kelurahan padat penduduk. Sehingga gerakan desentralisasi dan pemilahan sampah secara mandiri bisa masif diikuti masyarakat.
Menurut Affan, jika pengawasan tersebut tidak dilakukan secara ketat. Maka persoalan sampah di Kota Jogja bisa jadi tidak akan pernah tertangani dengan optimal. Kondisi itu tentu akan sangat sia-sia, apalagi setiap tahun anggaran untuk penanganan sampah yang diambil dari APBD juga mencapai puluhan miliar.
“Kami berharap program bisa maksimal dengan dana yang digelontorkan. Kami juga meminta DLH untuk terus memperbarui data program desentralisasi sampah di berbagai kecamatan percontohan sebelum resmi dilaksanakan awal April,” tegas Affan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko mengaku, pihaknya belum dapat memastikan apakah kebijakan penjemputan sampah dengan transporter akan mulai berlaku di bulan Maret. Namun dia memastikan kalau DLH Kota Jogja terus melakukan persiapan.
Haryoko mengungkap, jumlah transporter sampah di Kota Jogja mencapai 550 hingga 600 orang. Namun jumlah itu merupakan petugas yang rutin mengangkut sampah sebelum adanya pembatasan pembuangan karena situasi darurat sampah. Sehingga saat ini pun tengah diupayakan agar seluruh transporter dapat kembali aktif.
“Kalau memang semua sudah siap, bisa saja diupayakan untuk maju (berlaku di bulan Maret),” terang Haryoko. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin