JOGJA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menyusun kajian Heritage Impact Assessment (HIA) pembangunan Gedung Jogja Planning Galery (JPG) tahun ini.
Tim yang terdiri dari berbagai lembaga, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY telah memaparkan konten atau isi tindak lanjut pembangunan kepada Gubernur DIY, Selasa (21/1/2025) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
"Jadi lebih pada menyampaikan detail pembangunan JPG, termasuk tahapan pemyelesaiannya," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono saat ditemui pasca pertemuan di Kepatihan Jogja, Selasa (21/1/2025).
Pembangunan JPG tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai filosofi dari DIY.
Terlebih, lokasi gedung tersebut berada di Jalan Malioboro.
Tepatnya di Gedung DPRD DIY dan bekas Teras Malioboro 2 yang merupakan kawasan Sumbu Filosofi Jogja.
"Jadi tidak hanya sekadar bangunan yang menceritakan tentang Jogja berkelanjutan, tetapi juga 'jiwa'-nya," tuturnya.
JPG merupakan gedung yang difungsikan untuk wahana edukasi.
Rencananya, bangunan tersebut akan dibuat semacam museum modern yang berisi rekam jejak perjalanan Yogyajarta dari masa lalu, masa kini, hingga masa mendatang.
"Nanti (JPG) akan menguatkan filosofi atau falsafah Hamemayu Hayuning Bawono," jelasnya.
Menurunya, tim sudah mendapatkan arahan Gubernur DIY, Hamengku Buwono X untuk memperbaiki penyiapan kerangka perencanaan.
Rencananya mulai tahun ini proses perencanaannya dilakukan.
"Berlanjut sampai 2026 dan seterusnya, sehingga kami bisa tahu kapan akan mampu diselesaikan," bebernya.
Perencanaan tersebut salah satunya untuk perhitungan angka anggaran pembangunan.
Desain awal sudah selesai dengan sayembara bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) tahun 2022.
Pemprov DIY tinggal merencanakan isian dari bangunan tersebut.
"Detail Engineering Design (DED) kalau bisa dimajukan ya harus dimajukan, supaya pebih cepat selesai dan kemanfaatannya bisa dirasakan," katanya.
Ia belum bisa memberikan keterangan terkait kapan pembangunan awal bisa dilakukan.
Namun menurutnya reposisi program pemerintah dimungkinkan dilakukan, untuk akselerasi rencana pembangunan tersebut.
"Mana (kegiatan) yang bisa ditunda, ditunda untuk bisa mengakselerasi."
"Jangan sampai bekas TM 2 yang sudah kosong tidak terpakai bertahun-tahun," tegasnya.
Kepala DPUPESDM DIY Anna Rina Herbranti menambahkan tahun ini fokus menyelesaikan kajian Heritage Impact Assessment (HIA).
Hal itu karena semua pembangunan yang ada di sumbu filosofi harus melalui kajian HIA.
"Tahun lalu kan kajian konten sudah kami paparkan kepada Ngarso Dalem, tahun ini HIA dan setelah itu DED interiornya," jelasnya.
Pembangunan Gedung JPG akan dilakukan setelah Gedung DPRD DIY sudah berpindah.
Rencananya, desain bangunan tidak semuanya indische, tapi perpaduan dari beberapa budaya di Jogja.
"Kan ada 1, 2, 3 pemenang sayembara, kemudian kami harmonisasikan," terangnya. (oso)