JOGJA - Kota Jogja masih belum melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Mumpung belum terlaksana, legislatif mendorong agar pihak yang terlibat bisa melakukan persiapan lebih matang. Khususnya soal aksesibilitas dapur.
Sebab pendistribusian makanan kepada penerima harus tepat waktu. Baik itu yang masuk kategori anak-anak sekolah, ibu hamil, maupun balita.
“Sarana prasarana jalan tentu dapur harus bisa menjadi akses keluar masuk dan manuver mobil, dalam rangka mempercepat distribusi makanan,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat Senin (20/1/2025).
Oleh karena itu, Sinarbiyat menilai, pemilihan lokasi untuk dapur MBG harus menjadi perhatian. Sebab beberapa daerah yang sudah menyelenggarakan MBG menggunakan mobil sebagai armada pengantaran. Sehingga perlu lokasi yang cukup luas.
Dari informasi yang diterima Sinarbiyat, MBG di Kota Jogja nantinya akan dilaksanakan oleh TNI dengan menggandeng sejumlah mitra. Seperti koperasi hingga yayasan. Kemudian tiap satu dapur akan menyiapkan sekitar 3.000 porsi makanan.
Makanan yang sudah dipersiapkan itu lalu akan diantar kepada penerima dalam radius tiga sampai lima kilometer dari dapur. Sehingga aksesibilitas dan ketepatan waktu pengantaran kepada penerima menjadi hal penting.
“Setahu saya untuk Kota Jogja baru proses survei-survei, terkait tempat mana yang sesuai aturan,” ucap Sinarbiyat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, pemerintah kota sudah siap apabila nantinya mendapat kepastian terkait dengan pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat. Termasuk perihal kesiapan lokasi-lokasi dapur umum yang nantinya menyuplai makanan atau bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sugeng menyatakan, pihaknya juga telah menyusun anggaran agar program MBG di Kota Jogja bisa berjalan lancar. Upayanya dilakukan dengan refocusing beberapa program yang kurang krusial pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Diketahui, total anggaran untuk MBG di Kota Jogja mencapai Rp 102 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemkot Jogja menyumbang Rp 80 miliar melalui APBD. Sementara sisanya ditambal oleh pemerintah pusat melalui sharing anggaran.
“Yang kami kondisikan (refocusing, Red) bukan merupakan program yang wajib atau istilahnya bukan yang amat super penting,” ungkap Sugeng. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita