JOGJA – Anggota legislatif mewanti-wanti kepada pasangan calon kepala daerah terpilih Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan ketika nantik sudah terlantik. Sebab permasalahan di Kota Jogja cukup kompleks.
Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengatakan, dari segi pengalaman, Hasto Wardoyo memang pernah menjabat sebagai bupati Kulonprogo. Sehingga menurutnya, politikus PDI Perjuangan itu akan lebih cepat menyesuaikan diri ketika sudah dilantik sebagai kepala daerah nanti.“Dari sisi tata kelola pemerintahan (Hasto Wardoyo) pasti sudah lebih paham,” ujar Kuncoro, Minggu (19/1).
Kendati begitu, politikus PKS itu mengingatkan, bahwa ada perbedaan signifikan antara pemerintah kota dan kabupaten. Salah satunya, dalam hal besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang perbedaannya cukup jauh.Contohnya saja dari segi target pendapatan. Dalam pembahasan APBD Kota Jogja 2025, wilayah tersebut memiliki target pendapatan Rp 5,4 Triliun. Sementara di APBD 2025 Kabupaten Kulonprogo proyeksi pendapatannya hanya ditetapkan Rp. 1,729 Triliun.
Menurut Kuncoro, dengan porsi APBD Kota Jogja yang lebih besar daripada kabupaten Kulonprogo tentu membuat kepala daerah lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan. Namun di satu sisi, tentu kompleksitas masalah di perkotaan tentu juga akan lebih banyak.Salah satu yang cukup nampak, yakni permasalahan sampah yang tidak kunjung selesai. Serta permasalahan tata kelola wilayah dan formula yang tepat untuk mengurangi angka pengurangan melalui program pemberdayaan masyarakat.
Kuncoro menyebut, mundurnya pelantikan kepala daerah juga akan membuat pasangan calon (paslon) tidak bisa langsung merealisasikan visi misi dan janji kampanyenya. Selain itu, akan menunda penyusunan Rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).“Dengan pelantikan yang mundur, kepala daerah tidak bisa melakukan refocusing anggaran. Padahal itu penting,” imbuhnya.
Menyikapi mundurnya jadwal pelantikan kepala daerahnHasto Wardoyo mengaku, memang cukup khawatir terkait hal tersebut. Sebab dengan semakin mundurnya waktu pelantikan, dapat membuat kepala daerah tidak bisa ikut dalam pembahasan APBD 2026 secara formal. Sebab berdasarkan pengalaman sebagai Bupati Kulonprogo, pembahasan APBD 2026 bisa dimulai sejak awal Maret.
Sebagaimana diketahui, pelantikan kepala daerah memang mundur dari jadwal sebelumnya di Februari. Kabar terakhir, pelantikan kepala daerah kemungkinan baru bisa dilakukan pada pertengahan Maret.Melihat kondisi tersebut, Hasto khawatir apabila nantinya ada program-program yang sudah disiapkan ketinggalan gerbong anggaran. Selain itu, juga mundurnya pelantikan kepala daerah juga berpotensi menunda penyusunan Rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).“Namun saya prinsipnya mengikuti mekanisme yang ada, walaupun memang ada plus dan minusnya,” terang Hasto. (inu/din)
Editor : Din Miftahudin