JOGJA - Jumlah masyarakat kategori miskin yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jogja mengalami penurunan. Lantaran sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) sudah dinyatakan lulus. Atau taraf hidupnya sudah naik menjadi kategori masyarakat sejahtera.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Supriyanto mengatakan, pada 2023 jumlah peserta PKH tercatat mencapai 12.489 KPM. Kemudian pada 2024 turun menjadi 11.988 KPM. Sehingga ada penurunan sebanyak 501 KPM. “Turunnya penerima PKH baik itu secara alami maupun mandiri,” sebut Supriyanto Jumat (17/1/2025).
Dijelaskannya, penerima PKH yang lulus alami merupakan KPM yang sudah tidak lagi memenuhi tujuh indikator penilaian. Meliputi tidak lagi adanya ibu hamil, balita, anak sekolah jenjang SD-SMA, lansia, atau anggota keluarga yang memiliki disabilitas.
Sementara untuk penerima PKH yang lulus secara mandiri, merupakan KPM yang didorong oleh pemerintah untuk keluar dari kepesertaan PKH secara sadar. Faktornya karena kondisi sosial ekonomi mulai membaik. “Sehingga tidak lagi menggantungkan bantuan dari pemerintah,” kata Supriyanto.
Dia mengaku, bahwa pemkot terus mendorong agar KPM peserta PKH bisa lulus secara mandiri. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran pendamping PKH untuk melakukan pengawasan secara intens.
Bentuk pengawasannya, dengan mengamati peserta mana saja yang berpotensi untuk lulus. Dilihat dari sisi pekerjaan usaha yang dijalankan hingga penghasilan. “Intervensi program dalam hal ini adalah program pemberdayaan, ketika ada KPM yang berpotensi akan kami usulkan agar mendapat dukungan lebih lanjut,” kata Supriyanto.
Sementara itu, salah satu pendamping PKH Kemantren Gedongtengen Yunan Adianto membeberkan, pihaknya terus memberikan motivasi kepada KPM agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Sebab bantuan dari pemerintah bersifat tidak selamanya.
Sejak mendampingi KPM dari 2016, Yunan mengaku sudah terlibat dalam peningkatan kesejahteraan peserta melalui program bisnis PKH. Meliputi verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data, sosialisasi dan pendampingan hingga graduasi. “Kami terus beri motivasi agar mereka punya semangat untuk semakin berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kondisi ekonomi keluarga,” katanya. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita