JOGJA - Puluhan pedagang Teras Malioboro (TM) 2 melayangkan protes terhadap proses pengundian lapak yang dinilai kurang transparan. Para pedagang juga menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Jogja, Senin (6/1) untuk meminta pengundian ulang.
Perwakilan Pedagang TM2 Supriyati mengatakan, proses pengundian lapak yang dilakukan oleh UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja kurang transparan. Sebagaimana diketahui, proses pengambilan undian sendiri dilakukan pada Selasa (31/12) lalu di Pendopo Gudeg Mbok Mandeg.
Upik, sapaannya menyebut, proses pengambilan undian itu kurang transparan karena dibagi dalam beberapa kloter. Adapun yang disoroti oleh pihaknya adalah pada pengambilan undian di kloter pagi yang dirasa menguntungkan sebagian pedagang.
Menurutnya, dengan mengambil undian pada kloter awal maka pedagang akan mendapatkan lapak yang cukup strategis. Yakni berada di lantai satu TM2. Model pengambilan kloter seperti itu seperti setingan karena menguntungkan sebagian pihak. “Ada dugaan sudah diseting duluan,” ujar Upik di sela audiensi.
Upik yang juga Ketua Paguyuban Tri Dharma ini pun menuding ada ketidakadilan dalam proses pembagian undian tersebut. Sebab dari total anggota Paguyuban Tri Dharma sebanyak 1.041 orang, masih ada sekitar 500 pedagang yang tidak mendapatkan undangan maupun mengambil nomor undian.
Hal itu, menurutnya, mengancam keberlangsungan bisnis para pedagang karena berpotensi tidak akan mendapatkan lapak di TM2. Oleh karena itu, dia mendesak agar ada pengambilan nomor undian ulang yang digelar secara transparan. "Kami menuntut DPRD Jogja menghentikan pengundian dan dilakukan pengundian ulang," tegas Upik.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengaku, untuk saat ini pihaknya belum bisa langsung menentukan solusi. Sebab proses pemecahan masalah di lembaga legislatif harus mengedepankan proses kolektif kolegial.
Politikus PKS itu menyatakan, nantinya DPRD Kota Jogja akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna menentukan langkah-langkah solusi bagi para pedagang. Baik itu melalui rapat dengan dinas terkait atau mencari kesepakatan bersama dengan komisi.
Kuncoro mengaku, dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap UPT Malioboro dan Dinas Kebudayaan perihal permasalahan tersebut. Agar harapannya, dapat ditemukan titik terang untuk mencari solusi terbaik. “Saya berharap permasalahan ini bisa selesai dengan baik dan ada win-win solution,” katanya.
Sebelumnya, Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja Ekwanto menyampaikan, pengundian lapak sudah dilakukan secara langsung dan terbuka. Pengundian pedagang dilakukan dua tahap, pertama di akhir bulan Desember 2024 dan tahap kedua di minggu pertama Januari 2025.
Dia membeberkan, dari hampir seribu pedagang TM2 akan menempati lapak baru pada dua area. Model pembagiannya, 70 persen pedagang menempati lapak area Ketandan. Sementara 30 persen pedagang di area Beskalan. (inu/laz)
Editor : Din Miftahudin