JOGJA- Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemprov DIY bakal digelar mulai pukul 09.00 Jumat (3/1/2025) pagi ini. JPT yang dilantik itu meliputi pejabat eselon satu, eselon II/a dan eselon II/b.
Mereka mulai dari Sekprov Beny Suharsono, staf ahli gubernur, asisten, inspektur dan sekretaris DPRD. Ditambah kepala badan, kepala dinas, kepala biro serta direktur RSJ Grhasia. Khusus JPT pelantikan dilakukan oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X.
“Pelantikan sebagian besar lebih bersifat pengukuhan kembali pada jabatannya yang sekarang sudah diemban. Ini konsekuensi berlakunya Perdais DIY No. 1 Tahun 2024,” ujar seorang sumber di kompleks Kepatihan Kamis (2/1/2025).
Perdais No. 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemprov DIY. Perdais tersebut menggantikan Perdais No. 1 Tahun 2018 jo Perdais No. 1 Tahun 2022 yang mengatur hal sama. Dengan berlakunya perdais itu mengharuskan seluruh pejabat struktural di lingkungan pemprov harus dilantik kembali. “Ada 600 orang yang dikukuhkan. Dari eselon satu, dua, tiga, empat dan kepala sekolah,” ceritanya.
Lantaran bersifat pengukuhan, dalam pelantikan belum akan mengisi sejumlah jabatan eselon dua yang kosong. Sampai awal 2025 ini, ada enam jabatan yang belum diisi. Enam jabatan itu terdiri atas asisten pemerintahan, kepala badan kesbangpol, kepala dinas perhubungan, kepala dinas pariwisata, kepala Satpol PP dan kepala biro kesejahteraan rakyat.
“Semua masih akan dikosongkan. Baru diisi pada pelantikan tahap kedua sekitar Februari atau Maret. Yang jelas tidak sampai Mei karena Sekprov akan pensiun,” lanjut sumber yang akrab dengan kalangan Baperjakat itu.
Dengan masih dibiarkan lowong, dalam pelantikan pagi ini tak banyak pejabat yang mengalami promosi. Hanya satu orang. Sedangkan lainnya hanya bersifat pergeseran. Satu-satunya pejabat yang promosi dari eselon II/b ke eselon II/a adalah Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara. Jabatannya saat ini kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIY. “Kanjeng Yuda akan promosi dari kepala biro menjadi kepala dinas,” tuturnya.
Dinas yang akan dikepalai pria kelahiran Jakarta 26 Oktober 1981 itu merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Baru kali pertama dibentuk. Namanya cukup panjang. Tidak gampang menyebutkannya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Catatan Sipil DIY. Tugas dan fungsi dinas ini sebelumnya dijalankan biro tata pemerintahan dan biro bina pemberdayaan masyarakat (Bermas).
Sebagai pengganti Kanjeng Yuda sebagai kepala biro tata pemerintahan mengarah pada Danang Setyadi. Sekarang Danang mengepalai biro Bermas. Dalam kelembagaan baru, biro Bermas bubar. Instansi anyar yang lahir berdasarkan Perdais No. 1 Tahun 2024 adalah biro pengadaan barang dan jasa. Untuk memimpin biro baru ini ditunjuk Yudi Ismono yang saat ini menjadi kepala biro pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan (PIWPP). Di samping memimpin biro baru, Yudi bakal merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala biro PIWPP.
Sumber lain menceritakan, lantaran bersifat pengukuhan kembali, Yudi belum akan ditarik sebagai sekretaris DPRD DIY. Jabatan itu masih akan dijalankan Imam Pratanadi. Kemungkinan rotasi Yudi ke Sekwan dan Imam menjadi kepala dinas pariwisata baru pada pelantikan tahap kedua. “Belum sekarang,” lanjutnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani membantah sinyalemen Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Arif Setiadi soal pengangkatan pejabat eselon dua memakai sistem talent pool alias manajemen talenta memiliki sejumlah kelemahan.
Mekanisme penilaiannya cenderung tertutup. Tak banyak pihak yang bisa mengaksesnya. Sumber rekrutmen dari pejabat eselon tiga juga terbatas. Sistem talent pool j dinilai berpotensi negatif.
Mereka yang bisa promosi cenderung dari lingkarannya saja. Rawan menimbulkan NKK, nulung kanca-kanca . “Justru sebaliknya. Talent pool lebih transparan, akuntabel dan informatif bagi ASN,” bantah Amin saat dihubungi kemarin.
Amin membenarkan adanya agenda pelantikan pagi ini. Namun dia menolak berapa jumlah ASN yang promosi jabatan ke eselon dua dengan memakai mekanisme talenta. “Ditunggu besok (hari ini, Red) saja nggih,” elaknya.
Dalam pelantikan yang dipusatkan di Bangsal Kepatihan terbagi dalam dua sesi. Pertama, pelantikan JPT oleh Gubernur Hamengku Buwono X. Sedangkan pejabat eselon III (administrator), eselon IV (pengawas) dan kepala sekolah (SMA/SMK dan SLB) dilakukan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X.
Selama proses pelantikan, kompleks Kepatihan dipastikan padat dengan kendaraan roda empat. Terutama dari ratusan pejabat yang dilantik. Mengantisipasi itu, Sekprov DIY Beny Suharsono menerbitkan surat edaran (SE) No. 400/4.1.1/9331 tanggal 31 Desember 2024.
“Dalam rangka mendukung kelancaran acara pelantikan yang dilaksanakan Jumat 3 Januari 2025, saya mengimbau seluruh ASN dan PPPK di lingkungan kantor gubernur DIY untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi roda empat pada hari tersebut,” pinta Beny dalam SE yang beredar di semua OPD Pemprov DIY kemarin. (oso/kus/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita