JOGJA - Program makan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat berdampak pada pembatalan beberapa proyek strategis milik Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Total, ada tujuh proyek di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) yang harus di-refocusing dan ditangguhkan pelaksanaannya untuk tahun ini.
Kepala DPUPKP Kota Jogja Umi Akhsanti mengatakan, tujuh proyek yang batal terlaksana imbas refocusing MBG meliputi pemeliharaan berkala Jalan Magelang dan Jalan Tegalturi.
Lalu pembangunan Puskesmas Tegalrejo dan Pembangunan Kantor Kelurahan Prenggan.
Selain itu juga ada pengadaan lampu penerangan, pembangunan gedung arsip, dan pembangunan Unit 1 Balaikota yang harus batal pelaksanaannya.
Lantaran anggarannya dialihkan untuk program MBG yang diinisiasi oleh presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Untuk nilainya kurang lebih Rp 50 miliar."
"Kemungkinan (tujuh proyek yang di-refocusing) baru bisa terlaksana 2026,” ujar Umi saat dikonfirmasi, Kamis (2/1/2025).
Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu DPUPKP Kota Jogja juga telah menyelesaikan sepuluh proyek strategis.
Meliputi pembangunan Jalan Gedongkuning sisi selatan, penataan permukiman kumuh Kelurahan Terban RT 2/RW 1, pembangunan Grha Taman Budaya Embung Giwangan.
Kemudian pembangunan SMPN 10 Yogyakarta, TPS3R Karangmiri, saluran air hujan Kelurahan Giwangan RW 13, Puskesmas Pakualaman dan Puskesmas Kraton.
Lalu renovasi RSUD Jogja dan perluasan kantor perpustakaan.
Baca Juga: Kenapa Orang Jepang Makan Telur Mentah? Ini Rahasianya!
Sementara untuk tahun 2025, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Jogja Joko Budi Prasetyo menyampaikan, bahwa ada sepuluh proyek strategis yang akan dikerjakan.
Meliputi pemeliharaan berkala Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Sugeng Jeroni Cs dan Jalan Trimo Cs.
Kemudian pembangunan Saluran Air Hujan (SAH) Soepomo, pembangunan SMP Negeri 10 Yogyakarta, renovasi gedung dan bangunan UPT PPA serta RPS, lalu pembangunan SD Negeri Golo, rehabilitasi talud Sungai Code di kelurahan Terban, penataan penerangan jalan kota-Sektor 1 (Jl. Kusumanegara, Jl. Ki Mangunsakoro, Jl, Suryopranoto), serta pembangunan SR dan SP di Tahunan.
“Namun itu masih draft, karena masih menunggu ditandatangani pak wali kota."
"Sembilan proyek dari DPUPKP dan satu dari DP3AP2KB,” terang Joko.
Perihal refocusing anggaran imbas program MBG, Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengungkap, porsi bagi anggaran dengan pemerintah pusat cukup besar.
Angkanya menyentuh 11 persen dari total APBD 2025 atau berkisar Rp 102 miliar yang harus di-refocusing.
Oleh karena itu, Kuncoro mengingatkan, agar pemkot sudah bisa menentukan skala prioritas untuk program 2025.
Sehingga, program-program yang memiliki dampak besar bagi masyarakat tetap berjalan.
Serta beriringan dengan program MBG.
“Pemkot harus bisa memastikan skala prioritas anggaran yang harus dipenuhi pada APBD 2025,” pesannya. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin