JOGJA - Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil melakukan aksi di Gedung DPRD DIJ dan Nol Kilo Meter Jogja, kemarin (30/12). Massa merespons adanya kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang rencananya diberlakukan awal 2025.
Kenaikan PPN 12 persen merupakan kabar buruk dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Pajak menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, baik miskin ataupun kaya. Kenaikan itu berpotensi diikuti kenaikan harga pokok yang dikonsumsi masyarakat.
"Tahun depan akan dililit tagihan utang baru dan menggerus tabungan dan menguras pengeluaran masyarakat kelas menengah ke bawah," ujar Juru Bicara Aliansi Jogja Memanggil Surastri saat ditemui di depan Gedung DPRD DIJ, kemarin (30/12).
Maka dari itu, mereka menuntut pemerintag Indonesia untuk membatalkan kenaikan tarif PPN 12 persen dan mendorong penerapan PPN 5 persen. Mereka juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengepung kantor-kantor pajak dan istana negara.
Penerapan PPN 5 persen dinilai memungkinkan diberlakukan di Indonesia. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 Ayat 3 Bab IV menyebutkan, tarif PPN berada di kisaran 5-15 persen.
"Aturan itu dapat diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) jika Prabowo memihak rakyat kecil," tuturnya.
Terdapat tujuh tawaran dari aksi Aliansi Jogja Memanggil yang diharapkan bisa dilaksanakan pemerintah Indonesia secepatnya. Pertama, batalkan kenaikan PPN 12 persen dan laksanakan PPN lima persen, stop hutan luar negeri, terapkan pajak kekayaan, hapuskan tunjangan bagi pejabat publik, bubarkan Kabinet Merah-Putih yang rakus anggaran, miskinkan koruptor di Indonesia dan sahkan UU perampasan aset.
"Mari mengepung kantor pajak di seluruh Indonesia di setiap daerah sampai PPN batal baik," tandasnya.
Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Niyazi Zubait mengatakan, kebijakan PPN 12 persen menyengsarakan semua golongan masyarakat. Berbagai macam konsolidasi telah dilakukan oleh segenap mahasiswa untuk membahas imbas kenaikan PPN 12 persen.
"Kami nyatakan sikap tegas menolak PPN 12 persen. Dengan aksi saat ini dan aksi-aksi selanjutnya," ujarnya.
Ia menilai kenaikan PPN 12 persen juga akan berimbas kepada mahasiswa. Kebutuhan makanan dan pendukung yang dibutuhkan mahasiswa otomatis akan mengalami kenaikan. Sedangkan mahasiswa khususnya perantauan banyak yang kondisi ekonominya menengah ke bawah.
"Bagi mahasiswa yang kesusahan, akan menambah kesusahan mahasiswa itu sendiri karena belum punya penghasilan dan masih mengandalkan orang tua," jelasnya. (oso/laz)
Editor : Heru Pratomo