JOGJA - Permasalahan soal parkir, baik itu titik parkir liar atau nuthuk selama musim libur natal dan tahun (nataru) ini menjadi perhatian legislatif.
Komisi C DPRD Kota Jogja meminta agar pemerintah kota (pemkot) bisa bertindak tegas dan menambah posko untuk memperketat pengawasan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro mengatakan, pihaknya tidak ingin ada lagi laporan soal parkir maupun parkir nuthuk.
Khususnya yang menimpa wisatawan. Sebab, persoalan tersebut dapat mencoreng citra Kota Jogja sebagai tujuan pariwisata.
Oleh karena itu, Bambang mendorong, agar pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja bisa berlaku tegas terhadap juru parkir (jukir) yang melakukan pelanggaran.
Komisi C pun sudah merencanakan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui kondisi di lapangan.
Termasuk nantinya akan mendatangi exit tol Jogja-Solo di Prambanan, guna memantau arus kendaraan dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kota Jogja.
“Kami di Komisi C tidak ingin ada laporan soal parkir liar maupun pungutan di luar normal, maka kami sudah jadwalkan sidak lapangan untuk memastikan ada tidak pungli,” ujar Seno, Jumat (27/12/2024).
Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu juga mendorong agar Dishub Kota Jogja bisa mendirikan lebih banyak posko pengawasan di wilayah dalam kota.
Sebab menurutnya, posko pengawasan milik Dishub Kota Jogja baru tersedia di wilayah Giwangan yang letaknya justru di pinggiran.
Menurut Seno, kehadiran posko di wilayah perkotaan tentu akan mempermudah pengawasan maupun penindakan dari petugas.
Tidak hanya soal parkir liar.
Namun juga pengaturan lalu lintas yang terkadang seringkali bermasalah atau macet ketika musim libur panjang.
Seno menilai, soal upaya dari Dishub Kota selama masa libur nataru ini juga sudah dilakukan.
Misalnya penutupan Malioboro mulai pukul jam 18.00, lalu juga pengosongan tempat parkir khusus (TKP) bagi bus pariwisata agar bisa digunakan untuk mobil pribadi yang akan ke Nol Kilometer dan Malioboro.
Serta rekayasa lalu lintas berupa penerapan one way pada beberapa ruas jalan.
“Kami tekankan ke depan Dishub harus dirikan posko dalam kota, karena selama ini di Giwangan. Harus ada posko di tengah kota untuk mempermudah pengawasan,” tegas Seno.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho menyatakan, ke depan pihaknya akan menindaklanjuti atensi dari legislatif soal pengadaan posko di wilayah perkotaan.
Meskipun demikian pihaknya sudah bersinergi dengan aparat kepolisian untuk pengawasan.
“Untuk posko statis kami bersinergi dengan kepolisian saat ini. Kedepan akan kami koordinasikan atensi tersebut,” terang Arif.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Kota Jogja Ariyanto Agus Cahyono membeberkan, petugas dishub sudah memiliki beberapa titik pengawasan.
Misalnya di Jalan Malioboro yang bersinergi dengan Satpol PP, lalu Pos Gumaton Zebra yang bekerjasama dengan Jasa Raharja dan Polresta Yogyakarta.
“Untuk Posko induk di kantor Dishub ruang ATCS yang memantau lalu-lintas, Dishub Kota Jogja juga melaksanakan Patroli Mobile dan R2 bergabung dengan Jajaran Zebra Kota, namanya team urai,” kata Agus. (inu)
Editor : Iwa Ikhwanudin