JOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat ada sekitar 18,43 persen kepala rumah tangga di DIY yang merupakan perempuan. Angka ini mengalami kenaikan signifikan, terutama pada 2023 ke 2024 sebesar 2,67 poin persentase dari 15,76 persen pada 2023. Sementara pada 2019 hingga 2023, jumlahnya cenderung fluktuatif.
Kepala BPS DIY Herum Fajarwati mengatakan, faktor dominan yang memengaruhi jumlah kepala rumah tangga perempuan di DIY adalah karakteristik wilayah, khususnya di daerah dengan jumlah penduduk terbesar, seperti Sleman. Di daerah yang memiliki banyak kos-kosan, seperti Kota Jogja dan Sleman, jumlah kepala rumah tangga perempuan cenderung lebih tinggi.
Fenomena ini terjadi karena banyak anak kos perempuan yang mandiri, seperti memasak dan mengatur kebutuhan rumah tangga mereka sendiri, meskipun belum berpenghasilan tetap. BPS menganggap mereka sebagai kepala rumah tangga, meskipun mereka tercatat sebagai anggota keluarga di kampung halamannya.
"Jika mereka berupaya untuk mengatur kehidupan sehari-hari, mereka sudah dianggap kepala rumah tangga, meskipun tidak menghasilkan pendapatan tetap,” ungkap Herum kepada Radar Jogja, Jumat (20/12/2024).
Survei BPS DIY juga mencatat bahwa penyebab utama seorang perempuan menjadi kepala rumah tangga di DIY sangat bervariasi. Selain karena suami meninggal atau perceraian, ada pula perempuan yang menjadi kepala rumah tangga karena suaminya bekerja jauh di luar daerah atau luar negeri dalam jangka waktu lama. Misalnya suami bekerja sebagai pelaut. Hal ini, meskipun jumlahnya tidak banyak, turut berkontribusi pada peningkatan jumlah kepala rumah tangga perempuan.
Dalam hal usia, BPS mencatat perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di DIY beragam. Namun dengan jumlah lansia perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama karena usia harapan hidup perempuan yang lebih panjang, faktor usia menjadi salah satu penyebab cukup banyak perempuan menjadi kepala rumah tangga.
Dari segi pendidikan, sekitar 51,46 persen kepala rumah tangga perempuan di DIY hanya berpendidikan sampai SMP. Sementara sisanya, 48,54 persen memiliki pendidikan minimal SMA atau di atasnya. “Pendidikan kepala rumah tangga perempuan di DIY cukup beragam, dengan hampir seimbang antara yang berpendidikan rendah dan menengah,” kata Herum.
Meskipun ada anggapan kemiskinan lebih banyak terjadi pada rumah tangga yang dipimpin perempuan, data BPS menunjukkan hanya sekitar 5,7 persen rumah tangga miskin di DIY yang dipimpin oleh perempuan.
Kemiskinan di DIY, kata Herum, tidak terlalu dipengaruhi oleh struktur rumah tangga yang dipimpin perempuan. "Banyak kepala rumah tangga perempuan di DIY yang bekerja sebagai karyawati atau anak kos yang mandiri, bukan yang ditinggal mati suaminya,” jelasnya.
Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan meskipun ada peningkatan jumlah kepala rumah tangga perempuan di DIY, faktor ekonomi seperti kemiskinan tidak terlalu dipengaruhi oleh keberadaan kepala rumah tangga perempuan. Sebaliknya, faktor sosial dan budaya seperti karakteristik wilayah, pendidikan, dan usia menjadi faktor yang dominan.
Anggota Program Desa Prima 4.000 Orang
Kesejahteraan keluarga tidak bisa dipisahkan dari peran seorang ibu di dalamnya. Terlebih bagi ibu yang sekaligus menjadi tulang punggung keluarga, mereka berani menggantikan peran kepala keluarga untuk menghidupi anak-anaknya.
Sebagai lembaga yang menaungi hak-hak perempuan di DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) selalu berupaya membina organisasi-organisasi wanita di DIY. Salah satunya melalui program Desa Prima untuk memberdayakan perempuan rentan.
"Anggota Desa Prima meliputi kepala keluarga perempuan, perempuan disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, eks lapas, perempuan dengan anggota keluarga ODGJ, hingga penyintas kekerasan," ujar Kepala DP3AP2 DIY Erlina Hidayati Sumadi Minggu (22/12/2024).
Program itu juga menjadi wadah bagi para ibu yang menjadi tulang punggung keluarga karena faktor perceraian ataupun ditinggal suaminya. Bentuk pemberdayaan berupa fasilitasi usaha micro kecil menengah (UMKM) agar anggota mampu mendapatkan penghasilan dari berjualan. "Anggota Desa Prima sudah sekitar 4.000 orang dan terus bertambah. Tersebar di 158 kalurahan," tuturnya.
Fasilitasi yang diberikan, di antaranya, berupa hibah uang sebagai modal kelompok, pengadaan barang/alat produksi rumahan dan pendampingan kualitas/manajemen produksi. Para ibu-ibu di kelompok ini juga didampingi dalam pembuatan legalitas produksi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin halal, standar BPOM, packaging, pemasaran dan ekspor bersama.
"Beberapa kelompok yang sudah siap, dengan danais BKK kepada kalurahan dibangunkan rumah produksi bersama dan showroom dengan standar BPOM," bebernya.
Menurutnya, selain karena ditinggal suami, permasalahan ekonomi yang dialami perempuan tak sedikit karena tidak adanya dukungan dari keluarga. Hal itu erat dengan stigma perempuan yang dikaitkan dengan urusan domestik, perdapuran dan mengurus anak.
"Harapannya dengan Desa Prima para ibu yang menjadi kepala rumah tangga dapat terbantu agar bisa menghidupi keluarganya," jelasnya. (tyo/oso/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita