JOGJA - Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono X (HB X) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) digital tahun 2025 kepada pimpinan satuan kerja beserta bupati/wali kota di Gedung Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (12/12/2024).
"APBN akan mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju negara maju dan makmur yakni Indonesia Emas 2045," ujar HB X dalam sambutannya.
Berbagai pembangunan pondasi baik Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur maupun reformasi lainnya bisa terus dikembangkan.
Dengan APBN, stabilitas ekonomi suatu negara juga akan terjaga.
Program prioritas yang dikerjakan haruslah inklusif berkelanjutan dan penuh dengan kehati-hatian.
"Kondisi geo-politik dan geo-ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan perlambatan ekonomi," tuturnya.
Melihat hal tersebut, HB X memberikan pesan kepada bupati/wali kota dan pihak terkait yang mempunyai kuasa menggunakan anggaran.
Sesuai arahan Presiden, penggunaan anggaran mengedepankan efisiensi dan penghematan di semua bidang.
Kebocoran anggaran harus dikurangi semaksimal mungkin.
"Kurangi pengeluaran yang bersifat seremoni serta langsung mengatasi masalah dalam masyarakat," tegasnya.
Ia juga berpesan untuk lebih memfokuskan anggaran pada strategi menjamin ketahanan pangan, salah satunya melalui swasembada pangan.
Baca Juga: Kebersamaan, Jadi Kunci Universitas PGRI Yogyakarta Menuju Kampus APIK dan Unggul
Selanjutnya juga disinggung swasembada energi dan tranfromasi pembangunan serta penegakkan hukum.
"Kita wujudkan lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten dan desa," bebernya.
Strategi hilirisasi semua komoditas dan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas.
Terakhir yakni program makanan bergizi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan anak, sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat.
"Pelaksanaannya dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel sebagai bentuk amanah dari masyarakat," jelasnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) DIY Agung Yulianta menambahkan DIPA dan Buku Alokasi TKD tahun 2025 telah melalui proses digitalisasi mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai penandatanganan elektronik.
"Alokasi Belanja Negara Tahun 2025 di DIY sebesar Rp 21,3 triliun," ujarnya.
Ia melaporkan, alokasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 11,01 triliun.
Rinciannya yakni belanja pegawai Rp 4,97 triliun, belanja barang Rp 3,64 triliun, belanja modal Rp 2,38 triliun dan belanja bantuan sosial Rp 22,28 miliar.
"Selanjutnya alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD nilainya mencapai Rp 10,29 triliun," tuturnya.
Rincian alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 320,35 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 5,85 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 337,48 miliar, DAK nonfisik Rp 1,95 triliun, insentif Fiskal Rp 106,43 miliar, Dana Keistimewaan DIY Rp 1,2 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 515,13 miliar.
"Kami berharap APBN 2025 dapat dilaksanakan lebih awal dengan memperhatikan substansi dari program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA," bebernya. (oso)
Editor : Iwa Ikhwanudin