JOGJA - Pilkada serentak 2024 telah usai dilaksanakan 27 November lalu. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah sudah menunjukkan siapa pemenangnya. Namun, catatan besar Pilkada 2024 ini adalah minimnya partisipasi pemilih. KPU pusat menyebut secara umum di bawah 70 persen. Itu juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Partisipasi pemilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kota Jogja tergolong rendah. Angkanya hanya menyentuh 65 persen. Jumlah itu jauh dari target yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 80 persen.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggara dan Perencanaan Data, Informasi KPU Kota Jogja Erizal mengatakan, total daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Jogja mencapai 320.594 pemilih. Dari jumlah tersebut hanya 65 persen atau sekitar 208.401 pemilih yang menggunakan hak suaranya.
Artinya, ada sekitar 112.193 pemilih yang tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Sederhananya, ratusan ribu pemilih di Kota Jogja enggan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon wali kota dan wakil wali kota.
Erizal mengaku, belum dapat membeberkan secara rinci perihal data kategori pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada di TPS pada 27 November 2024 lalu itu. Sehingga belum diketahui, apakah mayoritas dari kalangan anak muda atau tua.“Tidak sampai sana punya datanya (kategori usia pemilih),” ujar Erizal saat dikonfirmasi Radar Jogja, Jumat (6/12).
Terkait dengan menurunnya partisipasi pemilih, Erizal mengaku, perlu pengkajian dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan faktor penyebabnya. Meskipun demikian, sejatinya KPU Kota Jogja sudah melakukan berbagai upaya agar partisipasi pemilih optimal.
Misalnya, dengan penyebaran informasi tentang pilkada melalui sosial media. Kemudian juga dengan pertemuan langsung pada wilayah-wilayah pemilih. Serta sosialisasi melalui debat publik yang diselenggarakan selama tiga kali pada tanggal 8,16, dan 22 November 2024.
Meksipun demikian, secara umum memang ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Jogja cukup rendah atau enggan memilih. Di antaranya keberadaan pemilih saat hari H-pilkada, hak pemilih untuk tidak memilih, potensi paslon tidak menggambarkan harapan masyarakat. Serta kemungkinan distribusi informasi dari penyelenggara pemilu yang kurang efektif.“Kami pastikan bahwa C1 (formulir pemilih) sudah terdistribusi semua, walaupun memang ada yang tidak dapat ditemui,” terang Erizal.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja Siti Nurhayati menyampaikan, penurunan partisipasi pemilih pada pilkada memang lumrah terjadi. Terlebih jika dibandingkan dengan pemilihan presiden dan legislatif beberapa waktu lalu.
Menurut Siti, satu faktor penurunan partisipasi pemilih dalam pilkada karena dalam pemilu pemilih luar daerah bisa menggunakan hak suaranya. Sementara dalam pilkada hak pilih hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP Kota Jogja.
Siti mengungkap, kondisi pemilih di Kota Jogja sendiri juga mayoritas banyak yang bekerja atau berdomisili di luar daerah. Sehingga ada kemungkinan pemilih yang ada di Kota Jogja memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya di TPS.
Anggota KPU Sleman Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Huda Al Amna menjelaskan, angka partisipasi pilkada terus meningkat perlahan. Pada Pilkada 2010 sebesar 70,64 persen, 2015 sebesar 72,23 persen, dan tahun 2020 sebesar 75,82 persen.
Dia menilai, salah satu penyebab masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya adalah faktor kesibukan. Hal ini dilihat dari wilayah perkotaan yang memiliki nilai terendah, yakni Kapanewon Depok sebesar 64 persen dan Kapanewon Ngaglik sebesar 70 persen.
Di sisi lain, faktor geografis turut memengaruhi. Huda mengatakan, beda dengan pemilu yang hanya 300 pemilih dalam satu TPS, pilkada ini daftarnya bisa mencapai 600. Jadi ada TPS yang digabung sehingga jaraknya bisa lebih jauh jika diukur dari tempat tinggal. "Jadi faktor geografis. Ada TPS yang beda RW dengan pemilih atau masih harus menyebrang jalan," ucapnya.
Meski demikian, Huda mengatakan peningkatan bisa tercapai salah satunya karena proses pemberian informasi yang masif. Baik itu dari media sosial, sosialisasi langsung, hingga pemasangan informasi di tempat-tempat strategis. "Kami lakukan sosialisasi berdasarkan segmen. Mulai dari usia untuk pemilih pemula hingga segmen disabilitas," ucapnya.
Di Bantul partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 lalu angkanya sampai menyentuh 90 persen. Padahal, KPU Bantul sudah sangat jor-joran dalam hal sosialisasi untuk dapat mencapai target partisipasi pemilih yakni sekitar 80 persen. “Kalau sosialisasi bandingannya dengan 2020 lebih massif 2024 ya,” ujar Ketua KPU Bantul Joko Santosa.
Menurutnya, berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) mulai dari kepemudaan, keagamaan, disabilitas digandeng KPU Bantul dalam melakukan sosialisasi. Lanjutnya, sosialisasi juga dilakukan sampai di tingkat RT/RW di padukuhan secara massif. Berbagai pertemuan warga di padukuhan dan tingkat RT didatangi KPU Bantul untuk melakukan sosialisasi.“Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial (Medsos),” sambungnya.
Joko menuturkan, melalui Medsos juga lewat berbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook, Tiktok, dan Twitter atau X juga dilakukan sosialisasi. Generasi Z atau Gen Z juga dijadikan sasaran secara khusus untuk disosialisasikan oleh KPU Bantul karena sebagai pemilih pemula.
Bahkan, untuk pemilih pemula dilakukan sosialisasi secara teknis dengan simulasi pemilihan ketua osis yang didesain serupa dengan Pilkada Bantul 2024. Tidak hanya itu, sampai juga diajak menonton film Tepati Janji yang melibatkan siswa dan mahasiswa mencapai seribu orang. “Itu kami sasar sosialisasi massif sampai ke kelompok rentan di Bantul,” tegasnya.
Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana menyampaikan, terjadi penurunan partisipasi pemilih di Kulon Progo. Di Pilkada 2024 partisipasi pemilih 79,26 persen, sedangkan Pilkada 2017 79,73 persen. Penurunan tak lebih dari 1 persen ini, tidak terlalu signifikan. Namun, telah menjadi catatan oleh pihaknya."Ada berbagai faktor tentu ada kajiannya, tetapi faktor utamanya karena pemilih ada yang di luar daerah," ujarnya.
Budi menyampaikan, turunnya angka partisipasi terjadi karena banyak pemilih yang tak memberikan hak suaranya. Pemilih yang tercantum di DPT merupakan warga Kulon Progo yang tercatat dalam dokumen kependudukan. Namun, secara praktis kemungkinan partisiapasi pemilih 100 persen tidak dapat terjadi.
Hal ini dikarenakan, pemilih Pilkada yang beridentitas Kulon Progo berada di luar daerah. Dari pantauan KPU, banyak pemilih yang enggan pulang kampung atau kembali ke Kulon Progo untuk sekedar menggunakan hak pilihnya. Lantaran, waktu libur yang hanya 1 hari dan pemilih harus mengeluarkan ongkos untuk pulang kampung.
Menurutnya, Pilkada dan Pemilu tak bisa dibandingkan dari sudut pandang partisipasi pemilih. Memang partisipasi pemilih saat Pemilu, terutama pilpres cenderung tinggi. Alasannya, pemilih dapat mencoblos di daerah lain. Sehingga, DPT dan DPS yang ditetapkan KPU menunjukkan partisipasi pemilih yang cukup tinggi."Kembali lagi ke pemilih, karena pemilih ber-KTP Kulon Progo belum tentu berada di Kulon Progo," tuturnya.
Budi menyampaikan, pihaknya belum bisa mengeluarkan hasil demografi pemilih yang memberikan hak suaranya. Lantaran, hasil tersebut melakukan pencermatan lebih lanjut. KPU juga masih disibukkan dengan rekapitulasi suara, dan rencana penetapan cabup dan cawabup terpilih.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul mencatat, sebanyak 155.040 pemilih tidak mengambil hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Angka partisipasi hanya 74,51 persen.Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada Februari 2024 lalu yang mencapai 80 persen. Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada Tahun ini mencapai 612.421 pemilih.
Ketua KPU Gunungkidul Asih Nuryanti mengatakan, pada pesta demokrasi pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gunungkidul, jumlah pemilih yang mengambil hak suaranya 457.381 orang. "Atau 74,51 persen, menurun jika dibandingkan dengan Pemilu 2024 lalu," ujar Asih.
Menurutnya, angka partisipasi pemilih di Gunungkidul pada Pilkada selalu pada angka 70 persen. Sempat mengalami peningkatan pada Pilkada 2020 lalu mencapai 80 persen. Hal itu dinilai karena terdapat empat pasangan calon pada waktu itu. "Jumlah pasangan calon juga bisa mempengaruhi angka partisipasi pemilih, jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya cenderung di angka 70 persen," ucapnya.
Selain itu juga, tingkat partispasi juga berpengaruh pada masyarakat yang sedang berada di luar kota atau merantau. Waktu libur yang cukup singkat membuat masyarakat enggan untuk balik ke kampung halaman.
Ketua Bawaslu Gunungkidul Andang Nugraha mengatakan, penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 menjadi evaluasi bersama. Menurutnya, tren partisipasi pemilih di Pilkada memang cenderung lebih rendah. "Turunnya angka partisipasi pemilih telah menjadi catatan kami, perlu adanya penelitian mendalam untuk memahami penyebabnya," ujar Andang.
Selain itu juga, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, terdapat kendala teknis di beberapa kapanewon seperti ketidaksesuaian antara data rekapitulasi dengan formulir hasil. "Tetapi hal ini sudah diselesaikan di tingkat kapanewon. Sehinggah di tingkat kabupaten, proses berjalan lancar,” jelasnya.
Pihaknya juga memastikan hal itu tidak memengaruhi hasil akhir Pilkada, karena telah diperbaiki sebelum proses rekapitulasi di tingkat kabupaten.(inu/del/rul/gas/ndi/din)
Editor : Din Miftahudin