JOGJA – Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah menyalurkan sekitar Rp 446 Miliar untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jumlah tersebut direalisasikan melalui dua saluran, yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) serta lewat transfer ke daerah (TKD).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta menjelaskan, program penghapusan kemiskinan ekstrem ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak kemiskinan ekstrem. Sekaligus untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup di daerah yang membutuhkan.
Dia menyampaikan, belanja K/L di DIY untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem telah terealisasi sebesar Rp 336,94 Miliar. Jumlah itu mencapai 70,95 persen dari pagu yaitu Rp 474,93 Miliar. Sementara belanja TKD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri atas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa dengan realisasi Rp 27,19 Miliar atau 60,48 persen dari pagu Rp 44,95 Miliar," kata Agung, Selasa (3/12/2024).
Selanjutnya, Agung menyebut ada dukungan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. Dia merinci, realisasinya mencapai Rp 81,96 Miliar atau 75,77 persen dari pagu Rp 108,17 Miliar.“Sejumlah program juga telah terlaksana melalui realisasi anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut,” ujarnya.
Program tersebut antara lain rehabilitasi jalan ruas Jogja-Kaliurang sepanjang 1,6 kilometer. Lalu ada pekerjaan konstruksi jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan Pedak Baru, Banguntapan, Bantul sejauh 1,06 kilometer. Kemudian ada bantuan pembangunan rumah di Banguntapan sebanyak 31 unit.“Di samping itu, ada juga program pendampingan non-ASN untuk kegiatan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman sebanyak 15 orang,” jelas Agung.
Pada sektor belanja K/L, terdapat program pembangunan rusun ASN/TNI/Polri dan reformasi agraria. Lalu di bidang lingkungan hidup terdapat program pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial, penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi."Hal ini menunjukkan peranan fiskal dalam upaya menghapuskan kemiskinan ekstrem di DIY," ucap Agung.
Dia berharap agar upaya-upaya ini dapat berkelanjutan dan memberi dampak positif jangka panjang bagi masyarakat DIY.Jumlah penduduk miskin di DIY tergolong tertinggi di seluruh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 di DIY mencapai 10,83 persen dari total penduduk.
Kepala BPS DIY Herum Fajarwati menyebut, per Maret 2024 jumlah penduduk miskin DIY mencapai 445,55 ribu orang. Turun 2,90 orang dari Maret 2023. Menurutnya, kemiskinan di DIY sudah lebih rendah dari posisi sebelum pandemi Covid-19. Pada Maret 2020 masih sebesar 12,28 persen.
Persentase penduduk miskin menurut wilayah pada Maret 2024 di perkotaan naik jadi 10,29 persen dari Maret 2023 sebesar 10,27 persen. Sementara di pedesaan turun menjadi 12,49 persen dari Maret 2023 sebesar 13,36 persen.“Masih ada disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan sebesar 2,20 poin persen. Tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan sudah lebih rendah dari level sebelum pandemi," kata Herum. (tyo/din)
Editor : Din Miftahudin