JOGJA - Dhian Novitasari bertugas di Komisi C yang membidangi urusan pembangunan. Dia juga menjabat ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jogja. Sebagai pimpinan fraksi, Dhian terus bersuara mengingatkan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Itu tercermin dari pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra atas pengantar nota keuangan RAPBD TA 2025 Kota Jogja. Ada beberapa pandangan yang dikemukakan Dhian sebagai ketua fraksi. Di antaranya, soal tema kerja pemerintah 2025 berupa akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema itu mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih.
“Karena itu, Pemkot Jogja wajib mendukung pelaksanaan program pemerintah makan bergizi sehat. Itu selaras dengan tema pembangunan pemerintah daerah, pemantapan pembangunan manusia dan capaian prioritas penurunan angka stunting,” ungkap Dhian Minggu (24/11/2024).
Anggota dewan kota tiga periode ini mengingatkan pemberian makan bergizi sehat di sektor pendidikan perlu diperluas kepada ibu hamil, balita, remaja dan lansia yang menjadi sasaran pos pelayanan terpadu (posyandu). Masih terkait pemantapan kualitas SDM, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan intensif bagi kader posyandu.
Dhian juga ingin mempertahankan universal health coverage (UHC) 100 persen dari jumlah penduduk dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya mempertahankan anggaran pembayaran premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian menambahkan anggaran pembayaran premi jaminan hari tua (JHT) bagi ketua RT, RW, kampung, LPMK, kader posyandu dan kader tim pendamping keluarga (TPK). Juga kader Sigrak serta pekerja rentan/miskin.
“Penambahan anggaran jaminan pendidikan daerah terkait tunggakan biaya sekolah TK, SD, SMP swasta dan SMA/SMK negeri serta perguruan tinggi bagi warga tidak mampu di luar penerima KSJPS/KMS,” pinta wakil ketua DPRD Kota Jogja masa jabatan 2019-2024 ini.
Di bagian lain, Dhian juga menuntut komitmen Pemkot Jogja mengendalikan minuman beralkohol secara ketat. Melarang peredaran minuman keras beralkohol dan pil koplo demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya kecanduan alkohol, narkotika serta kriminalitas.
Dia juga menyoroti pembangunan Puskesman Pakualaman dan Kraton serta Puskesman Gondomanan. Dhian mewati-wanti agar disesuakan dengan rancangan teknis pelayanan 24 jam. “Ini sebagai upaya optimalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta BPJS kesehatan PBI APBD Kota Jogja,” ingat dia.
Pemantapan kualitas infrastruktur dengan percepatan program Kota tanpa Kumuh (Kotaku). Penanganan kawasan kumuh bantaran Sungai Code dan Winongo dengan konsep 3M. Mundur, munggah dan madep kali. Penambahan jumlah hunian dengan program pembangunan rusunawa melalui APBN, BKK dana keistimewaan maupun kerja sama dengan BUMN atau BPJS ketenagakerjaan yang punya program griya pekerja. (inu/kus)
Editor : Sevtia Eka Novarita