JOGJA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) serta anggota MPR RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan demokratis.
“Kontestasi Pilkada yang akan berlangsung 27 November 2024 tidak boleh mengganggu persatuan, semangat toleransi, dan pembangunan Indonesia. Pendidikan politik berbasis kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat,” pintanya.
Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini menegaskan pentingnya penguatan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks Pilkada 2024. Hal ini disampaikan saat pertemuan dengan berbagai komunitas anak muda, sebanyak kurang lebih 200 orang (22/11/2024) bertempat di Hotel Tara Yogyakarta.
Gerakan membumikan nilai-nilai Pancasila, akat dia, harus terus diperkuat, karena ini adalah wujud dari cinta tanah air dan kelanjutan dari prinsip bela negara. Dengan peran-peran tersebut, anak muda diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan bangsa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan yang memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi yang bernuansa nasionalisme.
“Proses politik dalam Pilkada harus mengedepankan kecintaan kepada negara dibandingkan kecintaan terhadap partai ataupun golongan. Kecintaan terhadap Indonesia harus lebih tinggi daripada terhadap calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Tahun 2024,” lanjutnya.
Masyarakat bisa turut mengawal proses ini secara langsung maupun tidak langsung. Di pertemuan yang berbeda, GKR Hemas mengajak Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) (15/11/2024) untuk melakukan pendidikan politik sejak sekarang untuk menghadapi Pemilu di tahun 2029 nanti.
“Untuk itu, dalam rangka persiapan penyelenggaran Pemilu 2029, pendidikan politik sudah harus dilakukan dari sejak beberapa tahun sebelumnya. JaDI bisa melakukan banyak hal seperti pendidikan politik dan memberikan masukan saran kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sistem dan cara-cara penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus terus diperbaiki,” imbuhnya.
Editor : Heru Pratomo